INDOPOS.CO.ID – Dalam upaya menjalin sinergi dan kolaborasi dengan instansi dan lembaga lainnya, baik pemerintah maupun swasta, terus diperkuat oleh Bea Cukai untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Salah satu cara yang ditempuh dalam penguatan sinergi antarinstansi tersebut ialah melalui courtesy visit atau kunjungan kerja. Beberapa unit vertikal Bea Cukai di berbagai daerah, seperti Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbgasel), Kanwil Bea Cukai Bai, NTB, dan NTT, Bea Cukai Jambi, dan Bea Cukai Bogor menerima kunjungan instansi lainnya.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana, pada Rabu (27/7) mengatakan di Makassar, Kepala Kanwil Sulbagsel, Nugroho Wahyu Widodo menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI/ MPR RI yang dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi daerah dan meningkatkan pemahaman para anggota DPR atas kinerja Bea Cukai.
“Pada kunjungan kerja tersebut, Anggota DPD RI / MPR RI, Dr. H. Ajiep Padindang, SE. MM, beserta staf, serta perwakilan UMKM di wilayah Sulawesi Selatan ingin memahami tugas dan fungsi Bea Cukai, serta capaian kinerjanya, khususnya kinerja penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai. Hal ini dilaksanakan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi DPD RI dalam merancang RAPBN tahun 2023 yang selanjutnya akan disampaikan ke DPR RI untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan program pemberdayaan UMKM Bea Cukai Sulbagsel, yaitu Rumah Solusi Ekspor dan Investasi (RSE),” ungkapnya.
Upaya menjalin sinergi dan kolaborasi dengan instansi lainnya juga terus diperkuat oleh Bea Cukai Jambi yang menerima kunjungan kerja dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi. Kepala Kantor Bea Cukai Jambi, Wijang Abdillah menyambut kedatangan Tim Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi yang dalam kunjungan tersebut memaparkan potensi dan daya jual komoditas pertanian yang masih dapat dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jambi, khususnya di bidang ekspor komoditas pertanian.
“Kedua instansi saling mengapresiasi upaya yang telah dilakukan tiap-tiap pihak dalam mendukung peningkatan ekspor daerah. Baik Bea Cukai maupun Karantina berkomitmen untuk mengatasi segala kendala yang dialami oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan ekspor. Diharapkan dengan pertemuan tersebut dapat meningkatkan pertukaran informasi yang diperlukan untuk dapat bekerja sama serta dapat melibatkan instansi teknis dan atau lembaga pemerintahan lainnya dalam upaya membangun perekonomian Provinsi Jambi ke arah yang lebih maju,” tambah Hatta.
Courtesy visit lainnya juga terlaksana di Bogor. Bea Cukai Bogor menerima kunjungan kerja perwakilan Kemenko Perekonomian dan memaparkan profil serta tugas fungsi kantor pabean tersebut. Dijelaskan dalam kesempatan itu bahwa Bea Cukai Bogor memiliki wilayah kerja yang cukup luas, karena mencakup hampir sepertiga wilayah Jawa barat, antara lain, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.
Stakeholders yang dilayani Bea Cukai Bogor pun beragam, terdiri dari 132 kawasan berikat, 6 gudang berikat, 2 PLB, 31 KITE, 4 KITE IKM dan 172 reksan cukai. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan pendalaman wawasan bagi Kemenko Perekonomian terkait kegiatan trade facilitator dan industrial assistance, serta fasilitas kepabeanan untuk Kawasan Berikat dan KITE yang berada di wilayah pengawasan Bea Cukai Bogor dan meningkatkan sinergi dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.
Tak hanya menerima kunjungan kerja instansi pemerintah, Bea Cukai pun aktif membuka ruang diskusi dengan para pelaku usaha. Hal ini tercermin dari pertemuan antara Kanwil Bea Cukai Bali Nusra dan Bea Cukai Denpasar dengan para pengusaha MMEA/ Minuman Beralkohol di wilayah Bali dalam acara bertajuk “Perkuat Sinergi Demi Kebangkitan Pariwisata Bali”.
Pada pertemuan itu, Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar, Puguh Wiyatno mengatakan bahwa Bea Cukai senantiasa berupaya memfasilitasi para pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai serta terus bersinergi untuk pencapaian dan kerja sama yang lebih baik dalam menggerakan perekonomian di wilayah Bali. Usaha pemerintah pun sangat besar untuk mendukung kemajuan perekonomian Bali, seperti dalam agenda presidensi G20 yang banyak dilaksanakan di Bali dengan tujuan mempercepat recovery daerah wisata tersebut. “Jalinan komunikasi yang baik antara para pelaku usaha dengan pemerintah diperlukan agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Hal ini lah yang akan terus diupayakan oleh Bea Cukai,” tegas Hatta. (ipo)
