INDOPOS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan PT. Pelabuhan Indonesia Persero (Pelindo) menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) antikorupsi di Kantor Pusat Pelindo, Jakarta, Rabu (3/8/2022).
Melalui kegiatan ini, KPK ingin mendorong terbangunnya kepedulian dan perilaku antikorupsi pada ekosistem dunia usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Hadir dalam Bimtek tersebut Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana, Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) Aminudin, Kepala Satuan Tugas Direktorat Gratifikasi Sugiarto.
Kemudian turut hadir Komisaris Utama PT. Pelindo Marsetio, Wakil Direktur Utama Hambra, dan Direktur Pengelola Putut Sri Mujianto.
Nawawi mengajak seluruh jajaran Pelindo meningkatkan integritas dan tata kelola perusahaan yang baik.
“Upaya perbaikan tata kelola pelabuhan harus dibarengi dengan peningkatan integritas seluruh instansi yang terlibat dalam pelayanan tersebut, agar sistem untuk meminimalisasi tingkat kerentanan korupsi dapat berjalan optimal, salah satunya melalui Bimtek antikorupsi hari ini,” ujar Nawawi.
Nawawi juga menuturkan, biaya logistik pelabuhan di Indonesia masih relatif tinggi. Berdasarkan temuan tim Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), hal itu dipicu oleh beberapa faktor di antaranya birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang belum terintegrasi dan tumpang tindih, terlalu banyak instansi pemerintah yang terlibat, dan buruknya koordinasi.
Di sisi lain, Nawawi mengingatkan bahwa sejak KPK berdiri hingga saat ini, sebanyak 1.425 orang telah diproses oleh KPK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 362 orang pelaku tindak pidana korupsi berasal dari pelaku dunia usaha.
Oleh karenanya, Nawawi meminta segenap jajaran direksi dan pegawai Pelindo untuk berkomitmen dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pelindo, Hambra, menjelaskan bahwa Pelindo selalu berkomitmen dalam upaya penegakan tata kelola perusahaan. Isu penegakan integritas, tata kelola, antikorupsi, dan antigratifikasi menjadi prioritas bagi perusahaan.
Pasca proses penggabungan, Hambra bertutur, Pelindo merupakan operator pelabuhan terbesar di Indonesia. Oleh karenanya, Pelindo menyadari semakin besar perusahaan akan semakin banyak hal-hal yang perlu diperhatikan termasuk dalam pengimplementasian nilai-nilai antikorupsi.
“Komponen ini adalah hal yang penting dan perlu dipahami secara rinci dan seksama. Kami berharap, dengan kehadiran para pakarnya di kegiatan ini, semakin membawa Pelindo ke pembenahan kebijakan tata kelola yang lebih baik dan mendorong penguatan pelabuhan bersih,”ujar Hambra.
Di saat yang sama, Hambra juga memberikan apresiasi kepada KPK karena telah menggelar Bimtek untuk mengedukasi para pelaku dunia usaha khususnya BUMN agar tetap mengedepankan persaingan usaha yang berintegritas melalui kualitas pelayanan publik. Juga membangun kepedulian perilaku antikorupsi pada ekosistem usaha BUMN.
Hambra berujar, beberapa hal yang telah Pelindo lakukan dalam mewujudkan pelabuhan bersih di antaranya telah dilakukan penandatanganan pakta integritas bersama para stakeholder dalam rangka mewujudkan pelayanan operasional pelabuhan yang bersih dan bebas dari pungli.
“Upaya membangun ekosistem tata kelola yang baik tidaklah mudah sehingga kami perlu bimbingan dari KPK dalam pelaksanaannya dan hari ini merupakan salah satu dari upaya membangun ekosistem tersebut,” kata Hambra.
Bimtek antikorupsi ini sebagai komitmen KPK dan Pelindo untuk mendukung pelbagai upaya penyerderhanaan alur pelayanan dalam mendukung produktivitas dan efisiensi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Agar terbangun iklim usaha yang sehat, jujur berintegritas, dan berdampak pada perekonomian nasional. (dam)
