INDOPOS.CO.ID – Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai kesadaran etika pejabat publik saat ini kebanyakan kosong. Bahkan banyak pejabat yang secara aturan tidak melanggar, tapi secara etika melanggar.
“Seperti yang saya sebutkan, kesadaran etik pejabat negara ini kosong sedangkan aturan sangat tebal. Sehingga, semua orang yang berdasarkan pada aturan akhirnya meredukasi etika,” ujar Ray Rangkuti dalam diskusi di Jakarta, Kamis (4/8/2022).
Adanya laporan ke Komnas Perempuan terkait Kepala Bappenas, menurut dia, pejabat negara yang melakukan pernikahan siri sudah bisa dikategorikan melanggar etika, apalagi yang sudah berulang.
“Lalu kenapa tidak mundur? Kalau dia punya kesadaran etika maka akan mundur. Namun, jika tidak punya kesadaran apalagi tidak merasa melanggar aturan maka biasa saja,” ujarnya.
Sementara itu, Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga Aktivis Perempuan Hartini Nara mengatakan, presiden Jokowi harus memiliki kepekaan. Untuk memberhentikan pembantunya yang melakukan pelanggaran gender.
“Presiden memiliki etika yang tinggi dan sensitifitas gender, maka akan memberhentikan menterinya yang melanggar kekerasan tersebut,” katanya.(nas)