INDOPOS.CO.ID – Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini dinilai menunjukkan hasil yang meyakinkan dalam upaya membangun budaya antikorupsi. “KPK makin solid dalam memberantas korupsi. Dulu KPK diragukan bakal ada OTT (Operasi Tangkap Tangan), tapi masih ada,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch (IJW) Akbar Hidayatullah dalam rilis di Jakarta, Jumat (12/8/2022).
Dia berpandangan melalui berbagai program yang dijalankan lembaga antirasuah, masyarakat kini semakin sadar serta anti terhadap korupsi. ”Salah satu indikatornya, yakni merujuk pada nilai indeks perilaku antikorupsi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sejak 2019 hingga 2022 konsisten naik, dan hal itu tidak pernah terjadi di era sebelumnya,” tandasnya.
Akbar menambahkan, sejak Firli Bahuri bersama pimpinan lainnya menakhodai lembaga antirasuah tersebut, strategi pemberantasan korupsi terlihat komprehensif dan sistemik. KPK tidak hanya fokus pada upaya penindakan melainkan juga pendidikan dan pencegahan yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis. Ada puluhan ribu pendidikan formal yang sudah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi, tahun ini saya dengar ditargetkan tidak kurang 53 ribu.
”Di luar itu, KPK gencar melakukan sosialisasi dan kampanye antikorupsi. Pada tahun 2021 KPK diketahui menargetkan sosialisasi terhadap 16 juta masyarakat. Sedangkan pada 2022, sebanyak 20 juta warga menjadi target sosialisasi. Ini belum lagi pelatihan yang menyasar ribuan tokoh masyarakat. Saya lihat memang kelihatan masif di sini,” ujarnya.
Akbar mengatakan, banyak program unggulan KPK yang penekanannya lebih kepada pembangunan integritas dan budaya antikorupsi. Program tersebut menyasar masyarakat umum dan penyelenggara negara termasuk partai politik.
Sebagai contoh program penguatan antikorupsi bagi penyelenggara negara (PAKU Integritas) yang menyasar sejumlah kementerian dan lembaga. Terakhir, pada Kamis (11/8) Kementerian Dalam Negeri diketahui mengikuti program itu di Gedung KPK. Demikian pula dengan program politik cerdas berintegritas (PCB) yang masih terus bergulir dengan menyasar 20 partai politik peserta Pemilu 2019.
Sayangnya, lanjut dia, program seperti itu sering dipandang sebelah mata, karena KPK telanjur diasosiasikan dengan penangkapan atau operasi tangkap tangan. Padahal, membangun integritas dan budaya antikorupsi melalui pendidikan termasuk ke dalam tindakan pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang KPK. (aro)
