INDOPOS.CO.ID – Perkara dengan terdakwa korporasi PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati saat ini masih pada tahap persidangan.
Sebelumnya tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menuntut para terdakwa PT Nindya Karya dengan pidana denda Rp900 juta dan uang pengganti Rp44, 6 miliar. Kemudian terdakwa PT Tuah Sejati dengan pidana denda Rp900 juta dan uang pengganti Rp49,9 Miliar.
Pada persidangan ini tim jaksa KPK menemukan fakta adanya aset-aset lain yang diduga terkait perkara, di antaranya satu bidang tanah seluas 263 m2 di Desa Gampoeng Pie, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh; peralatan / sarana-prasarana Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berupa dua unit tangki pendam beserta bangunan penampung dan peralatan yang menyertainya; enam unit sumur monitor.
Selain itu, peralatan /sarana prasarana Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) berupa dua unit kolom penyangga, satu unit sumur monitor
dan satuunit mobil truck merk Hino.
“Estimasi dari seluruh aset-aset tersebut senilai total Rp 25 miliar, dan sudah diajukan ke majelis hakim untuk dilakukan penyitaan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (16/8/2022).
Ali mengatajan tim jaksa KPK telah mendapatkan persetujuan penetapan penyitaan oleh majelis hakim dan pada hari ini, Selasa (16/8/2022), tim jaksa telah melaksanakan penetapan penyitaannya.
“KPK tentu mengapresiasi terobosan hukum tim jaksa KPK maupun majelis hakim dalam perkara ini. Efek jera terhadap para pelaku korupsi tidak hanya melalui pidana penjara saja, namun juga melalui perampasan asset recovery sebagai optimalisasi pemasukan bagi kas negara,” tandas Ali.
“Sehingga pemberantasan korupsi secara nyata memberikan daya guna, karena hasil asset recovery tersebut nantinya menjadi salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional,” tutup Ali. (dam)