Lima Keberlanjutan Agenda Besar Nasional, Ini Pesan Jokowi

jokowi

Presiden Jokowi. (Setkab for indopos.co.id)

INDOPOS.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan lima agenda besar. Hal ini untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju dan membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Harus ada program hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam,” ungkap Jokowi saat pidato kenegaraan di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Presiden mencontohkan, hilirisasi nikel yang dilakukan telah meningkatkan ekspor besi baja sebesar 18 kali lipat. Ekspor besi baja meningkat dari sekitar Rp16 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp306 triliun di tahun 2021.

“Di akhir 2022 kita harapkan sudah bisa mencapai Rp440 triliun,” katanya.

Ia menyebut, penerimaan negara tersebut hanya dari nikel. Selain nikel, menurut Presiden, pemerintah akan mendorong hilirisasi bauksit, tembaga dan timah.

“Kita harus berani membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia,” ungkapnya.

Program selanjutnya, masih ujar Jokowi, optimalisasi sumber energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau. Dengan persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove serta rehabilitasi habitat laut akan menjadi potensi besar pada penyerapan karbon.

“Kami optimistis energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio akan menarik industri penghasil produk-produk rendah emisi,” katanya.

“Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia. Saya optimistis, kita akan menjadi penghasil produk-produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional,” imbuhnya.

Penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat, dikatakan Jokowi menjadi program selanjutnya. Ia menyampaikan, pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal harus terus dijamin dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu.

“Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga peradilan,” terangnya.

“Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil. Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022,” imbuhnya.

Ia menuturkan, melanjutkan digitalisasi ekonomi harus terus ditingkatkan, agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia segera naik kelas. Pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada 2024 nanti.

“Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di E-katalog pemerintah juga diharapkan akan menyerap produk UMKM,” ungkapnya.

Yang terakhir, keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Jokowi, IKN bukan hanya untuk para aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. “IKN bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah tetapi juga motor penggerak ekonomi baru,” ucapnya. (nas)

Exit mobile version