INDOPOS.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menggelar Musyawarah Desa Khusus atau Musdesus. Musyawarah yang digelar di Balai Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Senin (29/8/2022), itu untuk membahas persoalan nasional. Yakni, kemiskinan ekstrem yang ditargetkan jadi 0 persen pada 2024.
Pesertanya sekitar 150 orang, yang terdiri dari para camat, kades, Badan Permusyawaratan Desa (BMD) dan perangkat desa. Pemkab Malang diwakili Wakil Bupati Didik Gatot Subroto dan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Hadir pula wakil masyarakat penerima bantuan iuran (PBI).
Kabupaten Malang termasuk daerah yang tertinggi angka kemiskinannya di wilayah Jawa Timur. Saat ini, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang mencapai 276 ribu lebih atau 10,5 persen pada 2021. Sedangkan yang miskin ekstrem 24.070 jiwa atau 0,91 persen dari jumlah penduduk. Untuk Jawa Timur, ada sekitar 1,74 juta orang miskin ekstrem.
“Sesuai arahan Presiden Jokowi, target kita 2024 sudah tidak ada lagi warga miskin ekstrem di Indonesia, termasuk di Malang,” ungkap Menko PMK saat memberi arahan pada Musdesus itu.
Adapun golongan yang termasuk miskin ekstrem ialah masyarakat yang tidak mampu mendapatkan akses kebutuhan dasar, misalnya, kesulitan dalam mendapatkan makanan dan akses air. “Terutama yang secara fisik sudah tidak mampu karena sepuh, kemudian tidak punya keluarga yang menolong. Juga karena kedaan fisik yang tak mampu. Orang seperti ini harus ditangani dan dibantu,” jelas Menko PMK.
Soal kemiskinan, pendataan masyarakat miskin di Kabupaten Malang harus cepat dan tepat. Masyarakat yang dinilai sudah beranjak dari kemiskinan agar tidak perlu diberikan bantuan lanjutan.“Jangan sampai yang masuk kategori miskin tidak dapat bantuan, sementara yang sudah tidak miskin masih terus dapat bantuan,” kata Muhadjir.
Masyarakat yang sudah beranjak dari kemiskinan juga diharapkan dapat melapor untuk menghentikan bantuan. “Ini yg dimaksud dengan graduasi atau naik kelas. Kalau sudah mampu jangan masih meminta bansos, malu,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kab. Malang Didik Gatot Subroto mengajak seluruh Kepala Desa untuk bersama-sama gotong royong menurunkan angka kemiskinan di Kab. Malang. Menurutnya, menanggulangi kemiskinan bukanlah tugas yang mudah. Untuk itu, dirinya mengingatkan bahwa upaya menurunkan angka kemiskinan merupakan tugas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia juga mengungkapkan apresiasi kepada para kades di Poncokusumo, Kab. Malang yang telah memberikan inspirasi dan aspirasi kepada Menko PMK dan Staf Khusus Presiden terkait beberapa hal permasalahan yang perlu diperhatikan.
“Terima kasih juga untuk Pak Menko dan Stafsus Presiden, yang telah menyempatkan datang untuk memberi arahan dan mendengarkan keluhan warga,” ungkapnya. (ney)