INDOPOS.CO.ID – Kebijakan pemerintah menaikkan BBM (bahan bakar minyak) akan merusak citra pemerintahan Jokowi. Di era pemerintahan SBY sendiri subsidi untuk BBM cukup besar, di era pemerintahan Jokowi masih kalah.
Pernyataan tersebut diungkapkan Pengamat Ekonomi Jerry Massie melalui gawai, Kamis (1/9/2022). Ia menyebut, besaran anggaran untuk subsidi berkisar Rp500 triliun.
“Era Jokowi sudah tak prorakyat. Dan di tangan DPR kunci untuk membela rakyat dengan menyatakan menolak, apalagi pernyataan Gerindra anggaran masih cukup,” katanya.
Ia menilai mimpi besar Jokowi terkait pembangunan IKN dan sejumlah proyek infrastruktur semestinya dihentikan dulu. Apalagi proyek infrastruktur yang tak menguntungkan negara.
“Anggaran pembangunan infrastruktur pada 2021 dan 2022, masing-masing sebesar Rp406,1 triliun dan Rp365,8 triliun,” bebernya.
“Kan ini belum mendesak jadi bisa dikurangi setengah anggaran dan di switch atau dialihkan ke subsidi energi khususnya gas Elpiji dan BBM,” imbuhnya.
Begitu pula budgeting atau anggaran untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru yang diperkirakan mencapai Rp466 triliun atau 20 persen anggaran APBN. Anggaran yang tak sedikit tersebut, menurut dia, bisa digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Rakyat masih lebih sejahtera di era Presiden Soeharto dan SBY yakni pada 2008. Realisasi Subsidi/ Belanja Negara 27,9 persen atau Rp275 triliun/ Rp986 triliun,” bebernya.
“Pada 2011 Realisasi Subsidi/Belanja Negara 22,8 persen atau Rp295 triliun/ Rp1.295 triliun. Sedangkan APBN 2022 Subsidi/ Belanja hanya 7,6 persen,” imbuhnya.
Ia melihat kehidupan rakyat di era pemerintahan Jokowi lebih sengsara. Rakyat banyak mengeluh kenaikan harga, seperti telor hingga minyak goreng. Bahkan, untuk mendapatkannya rakyat rela untuk mengantre.
“Jangan-jangan ada oligarki yang bermain untuk fluktuatif harga BBM,” ucapnya. (nas)