INDOPOS.CO.ID – Mengawali agenda di Provinsi Jawa Barat, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengunjungi Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung pada Kamis (8/9/2022). Kedatangannya disambut oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan serta beberapa jajaran Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) se-Jawa Barat.
Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN meninjau loket pelayanan yang tersedia di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Agenda di Jawa Barat ia lanjutkan dengan mengunjungi Kantah Kota Bandung. Andi Kadandio Alepuddin selaku Kepala Kantah menerima langsung kunjungan Menteri ATR/Kepala BPN kali ini. Dalam kunjungan ke Kantah Kota Bandung, Hadi Tjahjanto meninjau loket pelayanan pertanahan serta menyapa masyarakat yang hadir secara langsung.
Hadi Tjahjanto pada kesempatan tersebut memastikan kepada masyarakat bahwa saat ini pelayanan di Kementerian ATR/BPN sudah lebih transparan dan semakin mudah. “Kunjungan saya ke Kanwil dan Kantah untuk melihat sejauh mana program-program yang sudah kita sepakati bersama dan sudah saya perintahkan terkait pelayanan masyarakat,” ucap Hadi Tjahjanto saat ditemui di halaman Kantor Pertanahan Kota Bandung.
Menteri ATR/Kepala BPN juga melihat langsung inovasi layanan pertanahan dan tata ruang di Kantah Kota Bandung, khususnya dalam bidang survei dan pemetaan. Setelah peninjauan, ia menyatakan bahwa fungsi Kantah sejauh ini sudah nyaman untuk melayani masyarakat.
Di samping itu, ia memastikan soal program yang memudahkan masyarakat, seperti Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). “Tugas dari jajaran selanjutnya bagaimana menyosialisasikan kegiatan pelayanan sudah dilayani dengan baik, sehingga masyarakat paham betul bahwa pelayanan sekarang sudah berubah semua bisa ditanyakan di Kantah,” ujarnya.
Selanjutnya, Hadi Tjahjanto memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran Kantah Kota Bandung. Dalam pengarahan tersebut, ia menekankan sedikitnya tiga hal, yakni terkait peningkatan layanan, pendampingan dalam program Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), dan percepatan Reforma Agraria.
“Saya menekankan kepada seluruh Kantah di Jawa Barat untuk benar-benar mengawal dan memberikan bantuan terkait dengan LSD, yang saat itu masuk dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah, red) dan berakibat langsung kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Oleh sebab itu, saya tekankan untuk terus berkoordinasi dengan Kantor Pusat kemudian dengan masyarakat tentang LSD tersebut,” tegas Hadi Tjahjanto.
Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mendorong percepatan program Reforma Agraria, dengan menentukan lokasi prioritas Reforma Agraria yang diperuntukan bagi masyarakat agar segera terealisasi. Karena menurutnya, 10,2 juta masyarakat di Indonesia mengandalkan hidupnya dari sumber daya hutan. “Oleh sebab itu, segera lakukan percepatan, koordinasi dengan pemerintah daerah untuk segera kita redistribusi, sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum bahwa tanah yang ia duduki sudah bersertipikat dan berhak untuk menggarap wilayahnya,” tuturnya.
“Dari ketiga kegiatan tersebut, baik pelayanan, LSD, maupun Reforma Agraria, saya pesan tidak ada yang bermain-main. Kalau ada, saya anggap bagian dari mafia tanah dan saya gebuk. Saya akan melaksanakan perintah Pak Presiden dengan baik,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.
Adapun pada kunjungan kali ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (adv)