INDOPOS.CO.ID – Kebocoran data terus menimpa beberapa kementerian/lembaga negara belangan ini. Terbaru, diduga terjadi kebocoran data KPU yang berisi 105 juta data kependudukan warga Indonesia.
Di dalamnya berisi informasi sensitif dan lengkap dari warga Indonesia, meliputi nama lengkap, NIK, nomor KK, alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, hingga keterangan soal disabilitas.
Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta segerq dilakukan audit keamanan siber seluruh kementerian dan lembaga negara. Kejadian dugaan kebocoran data secara beruntun sangat memalukan, sistem keamanan siber milik pemerintah dinilai lemah.
“Risiko dari kebocoran data ini sangat besar. Data-data pribadi warga yang bocor ini sangat berharga, kalau jatuh kepada pelaku kejahatan siber tentu akan sangat mengancam warga masyarakat,” kata Sukamta melalui gawai, Jakarta, Jumat (9/9/2022).
Pemerintah harus serius mengatasi kejadian terus berulang tersebut. Gugus Tugas Keamanan Siber yang sudah dibentuk pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang sistematis.
“Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai leading sector, segera lalukan audit keamanan siber di semua kementerian dan lembaga negara. Dari hasil audit, bisa segera ditindaklanjuti melakukan penguatan sistem keamanan data,” ucap Sukamta.
Apalagi tantangan keamanan siber di masa depan akan semakin tinggi, layanan dan transaksi secara digital akan dominan dilakukan dalam pelayanan publik.
“Disepakatinya RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) antara Komisi 1 dan Pemerintah tentu satu hal yang menggembirakan,” tuturnya.
“Keberadaan regulasi ini harus segera diikuti dengan membuat rodmap, penataan lembaga, penguatan SDM dan peningkatan teknologi untuk membangun sistem keamaman siber yang kuat,” imbuhn Wakil Ketua Fraksi PKS itu.(dan)