INDOPOS.CO.ID – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Timur (Jatim) melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis program Desa Antikorupsi yang diikuti oleh para kepala desa se-Jatim.
Unsur Forkopimda yang hadir yaitu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan Inspektur dan Pengawasan Kodam (Irdam) V Brawijaya Brigjen TNI Tjatur Putra Gunadi mewakili Pangdam V Brawijaya.
Kegiatan ini dilaksanakan di Islamic Center, Jalan Dukuh Kupang 1 Surabaya, dan dibuka secara langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri yang ditandai dengan pemukulan gong, pada Rabu (14/9/2022) pagi.
Turut hadir Direktur Pembinaan Peran Serta Masyatakat KPK RI, Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah III, Danlantamal V Surabaya, Danlanud Mulyono, Wakajati Jatim, pejabat utama Kodam V/Brawijaya, penjabat utama Polda Jatim, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jatim, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jatim serta bupati/ wali kota se-Jatim yang mengikuti secara virtual.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dan komitmen dari Gubernur Jatim untuk mencegah tindak kejahatan korupsi tingkat desa di Provinsi Jatim dan juga untuk menyamakan persepsi serta bentuk kolaborasi dan kerja sama seluruh elemen masyarakat terkait penanganan tindak korupsi di Provinsi Jatim.
Khofifah menyatakan, korupsi merupakan tindak pidana yang dapat menjadikan kemiskinan. Ia mengataka, membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran sama artinya membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa.
“Beberapa program yang dicanangkan di berbagai desa di wilayah Jawa Timur khususnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang sukses mengelolah desa tersebut sehingga dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata Khofifah.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk membangun fondasi dasar di tingkat desa sehingga dapat mewujudkan kemajuan bangsa.
Sementara itu Ketua KPK RI, Firli Bahuri, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemprov Jatim meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan telah berhasil mempertahankan hasil pangan sehingga masyarakat wilayah Jatim dapat sejahtera.
“Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis desa antikorupsi dilaksanakan merupakan bentuk kecintaan KPK dan masyarakat Jatim dalam mewujudkan tujuan negara yaitu untuk Indonesia maju dan bebas dari korupsi,” jelasnya.
Diharapkan kepada stakeholder terkait agar melakukan bimbingan sampai di tingkat desa dan KPK akan melakukan pengawasan secara ketat sehingga program desa antikorupsi dapat berjalan dengan baik.
“Dalam pemberantasan korupsi dibutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional,” tutup Firli. (dam)