INDOPOS.CO.ID – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus menurunkan angka kemiskinan di desa. Tentu program pengentasan kemiskinan tersebut berdasarkan data yang valid.
“Semua program kerja berdasar data mikro dan detail penanganannya,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim di Jakarta, Senin (3/10/2022).
Ia menyebut, data mikro di tingkat desa terus diperbaiki. Data mikro desa tersebut lebih mudah diperbaiki. Dan ini sesuai dengan Perpres terkait penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Data diperoleh berbasis desa, dan saya yakin betul apabila diberlakukan maka jaringan data kemiskinan kita valid. Karena data berbasis desa dan dipertanggung jawabkan di desa,” katanya.
Lalu, masih ujar Gus Menteri, transparansi data di desa bisa dipertanggungjawabkan. Sebab data tersebut diletakkan sangat strategis di balai desa.
“Jadi siapa saja tahu, siapa yang belum masuk dalam data. Karena masyarakat bisa langsung memberikan masukan dan koreksi,” ujarnya.
Data berbasis desa juga, dikatakan Gus Menteri berasal dari Kepala Desa. Yang tahu persis kebutuhan warga desa.
“Pendataan dilakukan masyarakat desa, disahkan oleh kepala desa. Jadi tahu persis kondisi masyarakat dan kebutuhan masyarakat desa,” katanya.
Sehingga, pemanfaatan dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) disalurkan berdasarkan data berbasis desa. Sehingga penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran.
“Data di 2020 ada 2,41 juta perempuan kepala keluarga dan 6,6 juta selain perempuan kepala keluarga,” bebernya.
“Di 2021 ada penurunan jumlah penerima BLT baik perempuan dan laki-laki. Namun untuk perempuan kepala keluarga juga mengalami penurunan signifikan. Tapi di 2022 perempuan kepala keluarga jumlahnya mengalami kenaikan,” imbuhnya. (nas)