INDOPOS.CO.ID – Gencaran proyeksi ekonomi dunia akan mengalami resesi pada tahun 2023, yang diakibatkan oleh adanya Covid-19 dan lonjakan inflasi sebagai dampak dari konflik Rusia-Ukraina, mengharuskan setiap sektor mengambil peran. Begitu pula dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Krisis yang akan dialami salah satunya adalah krisis pangan. Untuk itu Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar segera mengambil langkah dalam rangka mengatasi krisis pangan, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
“Kita ketahui bersama kondisi ekonomi global tahun 2023 akan tidak baik-baik saja. Lalu apa yang harus disiapkan? Kita harus menyediakan lahan-lahan untuk pertanian, menginventarisir Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah selesai, atau tanah-tanah telantar kita berdayakan ke masyarakat untuk ditanami,” instruksi Hadi Tjahjanto dalam Rapat Pimpinan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 4, Gedung Kementerian ATR/BPN, Rabu (12/10/2022).
Rapat pimpinan dihadiri secara luring oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara hadir secara daring, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Dalam rapat ini, para pejabat Kementerian ATR/BPN menyampaikan progres dari program-program Kementerian ATR/BPN, baik dari capaian maupun kendala. Baik dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), bahkan laporan keuangan Kementerian ATR/BPN. Sehingga, rapat ini diadakan untuk mencari solusi dan menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik.
Selain LSD yang penting untuk mengatasi krisis pangan, PTSL adalah program penting untuk Kementerian ATR/BPN. Untuk itu, dalam sisa waktu yang ada, Hadi Tjahjanto menginstruksikan untuk menyusun strategi bagi percepatan pelaksanaan PTSL agar prosesnya bisa lebih cepat dan selesai sampai dengan akhir tahun.
“Program PTSL adalah tugas dari Bapak Presiden. Tapi saya butuh bantuan Anda semua. Untuk itu saya mohon bantuannya, seluruh jajaran, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan seluruh Indonesia, bekerja keras untuk PTSL,” imbuhnya.
Dari seluruh laporan, capaian, dan hambatan lainnya, Hadi Tjahjanto menegaskan kembali agar seluruh target di tahun 2022 untuk dapat segera diselesaikan. “Kita kerja keras supaya tercapai target tahun 2022,” tutupnya. (srv)
