INDOPOS.CO.ID – Pengamat Politik Abdul Hakim mengatakan, mencuatnya pro kontra terkait keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada (UGM) akibat ketidakrelaan pihak-pihak yang pernah berseberangan dengannya pada pemilihan presiden 2014 dan 2019 lalu.
Selama ini, kata Hakim, ketidakrelaan tersebut tak pernah dijawab tuntas.
“Jadi mereka kemudian terus mendorong kasus dugaan ijazah palsu,” ujar Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia (SSI) ini, saat dihubungi, Kamis (13/10).
“Tapi ini sudah masuk ranah hukum. Jadi pihak-pihak yang masih penasaran bisa mengawal langsung proses di pengadilan nanti,” tambahnya.
Hakim mengatakan, kasus dugaan ijazah palsu muncul merespon sosok calon presiden (capres) 2024 yang dipilih oleh Jokowi. Karena, menurut dia, Jokowi merupakan salah satu tokoh sentral yang bisa menentukan capres dan cawapres di 2024 nanti.
“Posisi Jokowi masih kuat dalam menentukan capres dan cawapres. Karena mereka yang diunggulkan di 2024 masih menunggu bisik-bisik dari istana,” katanya.
“Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini arahnya untuk melemah calon yang dipilih Jokowi. Atau melemah Jokowi, karena posisi dia masih kuat dalam percaturan 2024 dengan menentukan calon, 2024 nanti,” imbuhnya.(nas)
