INDOPOS.CO.ID – Perubahan tak semudah membalikkan telapak tangan. Dari kalimat tersebut tentu dapat mempelajari tentang arti perubahan. Seperti halnya yang dilakukan Polri, berupaya semaksimal mungkin melakukan transformasi menuju visi Presisi.
Presisi merupakan singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparasi, dan berkeadilan membuat pelayanan dari kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah dan cepat. Ini termasuk anggota Polri dituntut melaksanakan tugasnya secara humanis, transparan serta bertanggung jawab.
Institusi Polri belakangan bertubi-tubi dihantam ujian dari beragam kasus yang menyita perhatian publik. Dari peristiwa berdarah di kawasan Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, llalu tragedi sepak bola memilukan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur dan terbaru dugaan keterlibatan anggota Polri dalam peredaran narkoba.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah berkali-kali mengingatkan kepada anak buahnya tidak melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya, termasuk soal penyalahgunaan narkoba.
“Sudah berkali-kali saya sampaikan kepada jajaran bahwa tak ada yang main-main terkait narkoba. Yang namanya narkoba harus betul-betul dilakukan pemberantasan,” katanya saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/10/2022).
Jenderal Listyo mengatakan bahwa menegakkan hukum secara tegas terhadap semua jajarannya. Dari berpangkat perwira, bintara hingga tamtama. Dalam kasus peredaran narkoba tersebut menyeret Kapolda Jawa Timur yang akan dilantik, Irjen Pol Teddy Minahasa.
“Sudah disampaikan bahwa siapa pun yang terlibat tak peduli pangkatnya apa, jabatan apa, pasti kita tindak tegas,” tegas Jenderal Listyo.
Setiap kasus yang ditangani bakal diusut tuntas. Ini mulai kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua alias Brigadir J, tragedi di Stadion Kanjuruhan, judi online dan peredaran gelap narkoba. Itu sebagai komitmen menjaga nama baik institusi Polri. “Karena itu, komitmen dari kami, untuk lakukan bersih-bersih dari Polri,” cetusnya.
Ini sekaligus berkomitmen bakal terus melaksanakan program Polri presisi. Hal tersebut disampaikan setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta kemarin. “Kami akan terus melaksanakan program transformasi menuju Polri yang Presisi,” cetus Listyo.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah membeberkan, sejumlah program Presisi yang merupakan program priotitas Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Seluruhnya diklaim telah berjalan dengan baik.
1. Penataan Kelembagaan.
2. Perubahan Sistem dan Metode Organisasi.
3. Menjadikan SDM Polri yang Unggul di Era Police 4.0.
4.Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0.
5. Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
6.Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum.
7. Pemantapan Dukungan Polri Dalam Penanganan Covid-19.
8. Pemulihan Ekonomi Nasional.
9. Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional.
10. Penguatan Penanganan Konflik Sosial.
11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri.
12. Mewujudkan Pelayanan Publik Polri Yang Terintegrasi.
13. Pemantapan Komunikasi Publik.
14. Pengawasan Pimpinan Dalam Setiap Kegiatan.
15. Penguatan Fungsi Pengawasan.
16. Pengawasan Oleh Masyarakat Pencari Keadilan (Public Complaint).
“Berkaitan implementasi program Presisi Polri tentunya masing-masing satuan kerja (satker) telah melaksanakan apa yang menjadi titik berat program tersebut. Sehingga masing-masing satker dapat mengimplementasikan berdasarkan tugas pokok fungsi dan tanggung masing-masing satker,” ujar Nurul.
Meski banyak pelanggaran yang dilakukan anggota Polri, tidak membuat penegakan hukum kendur. Dengan tetap menjaga Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (sitkamtibmas).
“Sampai dengan saat ini program Presisi masih berjalan dengan baik walaupun masih ada beberapa permasalahan yang sedang dihadapi oleh Polri, namun kegiatan preemtif, preventif, serta penegakkan hukum tetap berjalan sesuai dengan dinamika sitkamtibmas di lapangan,” nilai Nurul.
Program Presisi Polri tentunya telah disosialisaikan dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek, sehingga personel Polri sudah harus mengetahui program tersebut dan harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Analis Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta mengingatkan, agar Polri perlu serius dalam mewujudkan program Presisi, supaya tidak hanya dianggap jargon yang berganti tiap ada pergantian Kapolri.
“Dari konsepnya, Presisi sangat bagus. Dari sudut pandang intelijen misalnya, penempatan kata prediktif di awal program menunjukkan bahwa fungsi intelijen berada di garis depan, untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini,” nilai Stanislaus Riyanta.
Namun, ia melihat permasalahan Polri saat ini bukan pada pelaksaan program Kapolri, melainkan ada hal mendasar harus direkonstruksi ulang mulai dari tahapan pendidikan dasar sebelum masuk Polri hingga ditekankan terus menerus saat bertugas, yaitu kultur anggota Polri.
“Saya kira bukan masalah programnya tapi bagaimana Polri harus bisa serius menjalankan Presisi dengan terlebih dulu melakukan reformasi kultur. Kultur ini lah yang mempengaruhi perilaku anggota Polri saat ini,” ucap Stanislaus.
Mengenai program Presisi mampu tahan uji, maka harus dapat dibuktikan melalui penerapan di lapangan. “Soal program presisi apakah tahan uji atau tidak, kita harus lihat aplikasinya secara utuh terlebih dulu,” imbuhnya.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti berpendapat, masih perlu peningkatan implementasi program Presisi. Polisi harus benar-benar dapat melakukan pemetaan yang akurat agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
“Melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum guna mewujudkan harkamtibmas (pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat) dengan sebaik-baiknya,” ujar Poengky.
Ketahanan program Polri Presisi saat ini sedang diuji mampukah melewati segala pelanggaran yang banyak dilakukan anggota Polri. Tolak ukur keberhasilan suatu program kesungguhan melaksanakannya.
“Justru sedang diuji apakah bisa tahan uji. Apakah seluruh anggota sudah menerapkan dengan sebaik-baiknya? Kuncinya agar tahan uji, maka anggota harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucap Poengky.
Kompolnas mengharapkan program-program terkait preventif dan preemtif lebih dikedepankan, sehingga masyarakat lebih dapat merasakan pelayanan dan perlindungan Polri, melalui sejumlah program prioritasnya.
“Misalnya program-program Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang kreatif dan menyentuh masyarakat miskin, seperti misalnya program Binmas Noken di pedalaman Papua,” jelasnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Santoso menekankan, paling penting dari program Polri dapat melakukan reformasi karakter aparat. Setiap Kapolri punya moto sebagai program institusi Korps Bhayangkara di bawah kepemimpinannya.
“Moto atau slogan apapun yang dibuat oleh Kapolri, selama masa jabatannya tidak akan berhasil jika perubahan yang akan dilakukan tidak menciptakan perbaikan mentalitas anggota Polri,” ucapnya.
Polri saat ini harus lebih mengedepankan pembinaan mentalitas anggota Polri. Pembinaan tersebut diperlukan karena tuntutan sebagai penegak keamanan yang lebih humanis yang menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).
“(Presisi) tahan atau tidak tergantung dari ketegasan Kapolri dalam penerapannya karena program Presisi adalah program Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri,” cetus Santoso. (Dhika Alam Noor)