INDOPOS.CO.ID – Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) tragedi Kanjuruhan menyampaikan, sejumlah rekomendasi yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya meminta petinggi PSSI mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab.
Pemerintah menyadari tak bisa mengintervensi PSSI, namun hasil rekomendasi tersebut merupakan responsibilitas dari tragedi memilukan yang telah banyak menelan korban jiwa.
“Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mundur,” tulis dalam kesimpulan dan rekomendasi dibuat TGIPF, Jakarta, Jumat (14/10/2022).
Tragedi Kanjuruhan seakan menjadi tamparan bagi federasi sepak bola nasional. Media massa asing bahkan menyorot kejadian tersebut. Ratusan orang meninggal dunia dan luka-luka.
“Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang, di mana, saat laporan ini disusun, sudah mencapai 132 orang meninggal, 96 orang luka berat, 383 luka ringan,” benernya.
Kerusuhan pascapertandingan sepak bola antara Arema kontra Persebaya pada 1 Oktober 2022, dinilai TGIPF terjadi karena PSSI dan para pemangku kepentingan liga sepakbola Indonesia tidak profesional.
“Tidak memahami tugas dan peran masing-masing, cenderung mengabaikan berbagai peraturan dan standar yang sudah dibuat sebelumnya, serta saling melempar tanggungjawab pada pihak lain,” ujarnya.
Tragesi Kanjuruhan sekaligus membuka “borok” kepengurusan federasi sepak bola nasional, yang dinilai bobrok dalam mengelola kompetisi sepak bola di Tanah Air.
“Sikap dan praktik seperti ini merupakan akar masalah yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola kita,” tutur TGIPF.
“Sehingga dibutuhkan langkah-langkah perbaikan secara drastis, namun terukur untuk membangun peradaban baru dunia sepakbola nasional,” tambahnya. (dan)