INDOPOS.CO.ID – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan, tak terpengaruh dengan situasi politik jelang Pemilu 2024. Profesionalitas lembaganya tidak memiliki kepentingan politik di setiap proses penegakan hukum.
“Dalam #CaraKerjaKPK tidak melayani atau berdasar pada kepentingan sesaat dari suatu hasrat politik, gelombang opini salah dan benar, atau mengombang-ambing status hukum,” tegas Firli Bahuri di Jakarta, Minggu (16/10/2022).
Pernyataan tersebut bukan kali pertama diungkap ke publik. Belum lama ini pernyataan serupa juga dikemukakan di tengah menguatnya tuduhan politisasi kasus Formula E.
“Pada periodesasi kepemimpinan 2019-2023, #CaraKerjaKPK hanya akan melayani penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang sesuai peraturan dan perundang-undangan, sebab itulah sekuat-kuatnya dasar kerja KPK, yaitu hukum yang sah,” terangnya.
Dia tak memungkiri situasi politik jelang Pemilu 2024 bisa berpengaruh terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Sehingga, beberapa pihak beropini negatif terhadap proses penanganan kasus di KPK.
Lebih jauh dia mengungkapkan, situasi tersebut tidak berlaku bagi insan KPK. Pasalnya, KPK bukan lembaga politik dan sistem kerja KPK sudah diatur sedemikian rupa di mana hasilnya akan diuji di peradilan.
“KPK adalah lembaga penegakan hukum pemberantasan korupsi yang profesional dan teruji. Hasil-hasil kerja disajikan dan diuji di peradilan secara terbuka, bahkan setiap tahapan kerja KPK tidak luput dari diseminasi bersama rekan-rekan jurnalis,” ungkapnya.
Firli menuturkan, KPK sepenuhnya menyadari harapan dan perhatian masyarakat atas upaya pemberantasan korupsi. Apa yang terjadi di KPK juga tidak mungkin lepas dari kamera publik dan media.
“Harapan tersebut sebagai dorongan moral kami untuk bekerja profesional, terbuka, dan independen,” ujarnya. (nas)