INDOPOS.CO.ID – Transnational crime atau kejahatan transnasional di wilayah perbatasan dengan negara sahabat didominasi kasus narkoba, penyeludupan orang dan penyelundupan barang. Hal ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi.
“Kendati tinggal di negara yang berbeda, para pelaku kasus narkoba, penyelundupan orang dan penyelundupan barang biasanya masih berhubungan keluarga. Ini lebih karena motif ekonomi. Mereka menyelundupkan barang ke Indonesia dan dijual dengan harga yang mahal,” kata Kabag Lotas Sekretariat National Crime Border (Set NCB) Interpol Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri Kombes Dodied Prasetyo Aji di Hotel Santika Serpong, Rabu (26/10/2022).
Dodied mengatakan Transnational Crime Border Coordination Meeting di Hotel Santika, Serpong, Kota Tangerang Selatan tersebut dihadiri juga para atase kepolisian dari negara-negara sahabat seperti Singapura, Malaysia, Filipina dan Timor Leste, para atase Polri di negara-negara tetangga serta para kapolres yang bertugas di wilayah perbatasan dengan negara sahabat.
Dodied menjelaskan, banyak pekerja dari negara Indonesia yang bekerja di negara sahabat tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya. Para pekerja itu juga bekerja di tempat yang tidak resmi. Kasus seperti ini lebih banyak terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia. Hal serupa juga terjadi di Kepulauan Riau.
Ia mengatakan untuk mencegah terjadinya kejahatan transnasional di perbatasan ini, pihak Kepolisian Indonesia melakukan patroli bersama baik itu dengan kepolisian Filipina, Malaysia, Singapura maupun Timor Leste.
Dodied mengungkapkan beberapa terobosan kreatif yang memang telah dirumuskan oleh Divhubinter Polri dalam meningkatkan kualitas operasionalisasi tugas kepolisian di wilayah perbatasan yakni melalui program penyegaran dan rekrutment brigadir perbatasan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi masalah perbatasan secara konsisten, pengembangan aplikasi Imbas Cepat serta upaya peningkatan kapabiltas sarana dan prasarana kepolisian.
“Melalui rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan rapat koordinasi ini, Polri berupaya memperkuat kerja sama yang ada baik dengan kementerian dan lembaga yang menangani permasalahan perbatasan serta dengan pihak kepolisian negara-negara sahabat untuk mencegah dan melakukan penindakan terhadap transnational crime serta mengeleminir dampak yang dapat ditimbulkan kejahatan lintas negara tersebut terhadap kehidupan warga negara Indonesia di wilayah perbatasan,” tutupnya. (dam)
