INDOPOS.CO.ID – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpandangan, tuntutan massa aksi organisasi massa (ormas) tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR), yang mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur kurang relevan.
“Kurang kuat (indikator tuntutannya) karena tuntutannya hanya dilakukan kelompok tertentu, bukan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Ujang melalui gawai, Jakarta, Jumat (4/11/2022).
Apalagi gerakan tersebut dinilainya tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia. Ia membandingkan ketika masa orde baru hingga awal mula reformasi terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa pada tahun 1998.
Kala itu, seluruh elemen masyarakat bersatu menginginkan Presiden Indonesia ke-2 Soeharto turun dari tampuk kekuasaan. Krisis moneter menjadi suatu hal yang tak terelakan.
“Representasi rakyat itu penting, kalau mahasiswa representasi perjuangan rakyat. Tapi kalau kelompok yang sekarang demo itu bagian rakyat, tapi bukan memrepresentasikan rakyat seluruh Indonesia, hanya bagian kelompok tertentu,” ujar Ujang.
Terlepas dari hal tersebut, desakan terhadap Jokowi untuk mundur dinilainya cukup sulit. Mengingat sudah dilantik hingga Oktober 2024. Maka sikap pemerintah tidak akan mengikuti aspirasi pendemo.
“Sikap pemerintah ngga akan mundur atau mengikuti tuntutan pendemo itu. Karena Jokowi terpilih oleh Pemilu, harus diselesaikan lagi dengan Pemilu 2024,” imbuh Ujang.
Sejumlah tokoh Islam dan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) menggelar aksi unjuk rasa dengan tema Aksi Bela Rakyat (AKBAR) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada siang tadi.
Aksi 411 membawa beberapa tuntutan yang disampaikan, di antaranya meminta harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok diturunkan, serta mendesak keadilan hukum ditegakkan. Ssrta menyuarakan untuk legowo Jokowi mundur. (dan)