INDOPOS.CO.ID – Pembentukan Dewan Kolonel sebuah organ baru di luar struktur PDIP yang diinisiasi oleh sejumlah kader partai, seperti Trimedya Panjaitan dan kawan-kawan, bisa bermetamorfosa menjadi kekuatan insubordinasi.
Meski organ ilegal ini dibentuk untuk mempopulerkan Puan Maharani di daerah pemilihan (dapil) para anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, namun langkah ini jelas sebagai tindakan insubordinasi untuk memecah belah sesama kader partai.
“Mengapa? Karena PDIP jauh-jauh hari sudah menyiapkan begitu banyak organ untuk para kader mengaktualisasikan potensinya demi mewujudkan tujuan negara, sesuai dengan visi dan misi partai menurut anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART),” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus, Selasa (8/11/2022).
Menurut Petrus, pembentukan organ baru di luar organ yang sudah ada di dalam AD/ART partai, meski mengatasnamakan kepentingan Puan Maharani, patut diduga memiliki agenda terselubung atau sebagai duri dalam daging.
“Jika kita membaca AD/ART PDIP dengan cermat, maka di sana terdapat banyak organ yang disediakan oleh PDIP bagi kader-kadernya untuk berkarya, berjuang, mengabdi dan mempromosikan diri demi kepentingan partai mewujudkan tujuan negara, sesuai dengan visi dan misi partai,” ujarnya.
Ia mengatakan ada puluhan organ partai yang terstruktur, disediakan oleh AD/ART dan disahkan dalam kongres partai.
“Pada bab tentang organisasi, kita temukan organ, seperti, fraksi partai, pusat analisa dan pengendali situasi, departemen partai, badan partai, badan pertimbangan partai, badiklat, badan pemenangan pemilu partai, komite partai, komunitas juang, Satgas partai dan lain-lain,” katanya.
Namun, kata Petrus, mengapa kader-kader seperti Trimedya Panjaitan dan kawan-kawan enggan mengisi organ-organ partai yang sudah ada, sebut saja “Komunitas Juang atau Satgas dan lain-lain, yang melembaga dalam struktur DPP PDIP, lantas membuat organ ilegal, di luar sistem dan berpotensi menjadi insubordinasi di dalam partai.
“Padahal ada puluhan organ tersedia di dalam partai, tetapi dinafikan oleh Trimedya Panjaitan dan kawan-kawan atau apakah karenaTrimedya dan kawan-kawan merasa sudah terbuang dari struktur, lantas membentuk Dewan Kolonel untuk mencitrakan diri atau mencari muka sebagai kader pejuang?” tandas Petrus.
“Orang lalu berpikir apakah makluk yang bernama Dewan Kolonel ini kelak bermetamorfosa jadi “Dewan Jenderal” yang pada gilirannya menjadi kekuatan pembangkang yang destruktif untuk menyudutkan kader yang satu terhadap yang lain, semoga saja tidak,” tambah Petrus.
Petrus berpendapat Dewan Kolonel ini tidak sekadar siasat untuk cari muka seperti pernyataan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun, tetapi Dewan Kolonel ini pun bisa jadi wadah bagi kader bermental penjilat melanggengkan eksistensi para kader dengan kriteria kader benalu/parasit, menjadikan partai sebagai alat mencari makan dan menumpuk kekayaan untuk kepentingan pribadi.
“Ada yang lebih ekstrem menilai bahwa Dewan Kolonel ini berpotensi menjadi kekuatan pembangkan yang sedang berproses mencari bentuk, membuat gimmick seolah-olah mereka sebagai kader pejuang tetapi sesungguhnya mereka adalah pecundang yang memecah belah sesama kader,” ungkapnya.
“Lahirnya “Dewan Kolonel, melahirkan “Dewan Kopral”, nanti akan lahir juga “Dewan Jenderal” dan seterusnya untuk apa dan apakah partai kekurangan organ bagi kadernya untuk menjadi alat perjuangan selain induknya bernama PDIP,” tutur Petrus.
Padahal PDIP menyiapkan organ-organ begitu banyak bagi kader-kader partai yang berkehendak baik, agar para kader mengaktualisasikan profesionalisme dan potensinya melalui program-program partai sesuai dengan visi misi partai, demi mewujudkan tujuan negara, bukan untuk memperkaya diri pribadi secara mendadak.
Petrus menegaskan pernyataan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun, bahwa pembentukan Dewan Kolonel telah menyalahi AD dan ART partai, terlalu kreatif malah untuk cari muka, sebagai pernyataan yang sangat tepat pada saat yang tepat dan pada sasaran yang tepat pula.
Sebagai partai terbesar, PDIP sudah memiliki kader partai berlapis-lapis ada di mana-mana, partai sudah menata sedemikian rupa organ-organnya, tidak saja untuk kepentingan partai/kader partai (kaderisasi kepemimpinan), akan tetapi lebih daripada itu adalah demi partai mewujudkan tujuan bernegara.
“Apa yang dilakukan oleh Trimedya Panjaitan dan kawan-kawan dengan mendirikan organ Dewan Kolonel, merupakan embrio insubordinasi terhadap partai, bahkan berpotensi melahirkan polarisasi di antara kader partai, apalagi sudah muncul Dewan Kopral, lama-lama ada Dewan Jenderal dan lain-lain,” tegasnya. (dam)
