INDOPOS.CO.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto menyebut ada tiga tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk percepatan perekonomian rakyat. Di antaranya percepatan PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) tanah untuk rakyat sebanyak 126 juta bidang.
“Program sertifikasi tanah gratis dari pemerintah ini harus selesai hingga 2025 mendatang,” ungkap Hadi Tjahjanto di Jakarta, Selasa (15/11/2022) malam.
Hingga saat ini, menurut dia, sudah 80 juta sertifikat tanah selesai untuk 100 juta peta bidang tanah. Dari target saat ini masih tersisa 26 juta bidang tanah.
“Pada 2023 mendatang kami telah membuat roadmap untuk menyelesaikan 10 juta bidang, 2024 sebanyak 13 juta bidang dan sisanya di 2025 sebanyak 3,5 juta bidang tanah,” terangnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, pihaknya akan memberlakukan program digitalisasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pada sertifikasi tanah. Untuk itu kami akan menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan Dukcapil.
“Sehingga kepemilikan bisa kita cover. Apabila ada perubahan kita juga akan mudah melakukan migrasi data,” ucapnya.
“Dengan digitalisasi ini harapan kami masyarakat bisa melihat atau ada transparansi,” imbuhnya.
Ia menambahkan, tugas dari Jokowi selanjutnya adalah penanganan sengketa konflik agraria. Konflik ini sudah terjadi sejak Indonesia merdeka. Seperti tumpang PTPN dengan masyarakat atau perhutani dengan masyarakat.
“Tugas selanjutnya adalah menyelesaikan masalah mafia tanah. Dan kasus mafia tanah ini seribu muka,” tegasnya. (nas)
