INDOPOS.CO.ID – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) reguler yang dianggarkan oleh APBN maupun PTSLPM yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dibiayai oleh bank dunia kerap terhambat di sejumlah desa. Hal ini karena adanya persaingan politik tingkat desa atau para calon kepala desa.
Fenomena tersebut terungkap dalam kegiatan evaluasi penguatan pengumpul data pertanahan (Puldatan) yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN di kawasan Jimbaran, Bali, Kamis (1/12/2022).
“Ada beberapa kepala desa yang sempat diperiksa oleh polisi terkait program PTSL karena adanya laporan dari lawan politik saat pemilihan kepala desa di daerah tersebut,” ungkap salah seorang Puldatan dari Provinsi Jawa Tengah.
Narasumber lainnya mengungkapkan adanya 5 desa yang menolak menerima program PTSL karena khawatir dikriminalisasi. Sehingga program tersebut terpaksa dipindahkan ke desa lain, meski dalam Penetapan Lokasi (Penlok) desa tersebut awalnya tidak mendapatkan program PTSL.
Sementara dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Jogjakarta Yohanes Supama SH M.Hum juga mengatakan, selain adanya persaingan politik antar calon kepala desa. Seorang leader atau kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN atau kepala kantor Pertanahan (Kakantah) yang tidak memiliki motivasi dan inovasi juga turut andil terhadap lambannya penyelesaian program PTSL.
“Kepala Kanwil dan Kakantah yang tidak memiliki motivasi dan inovasi juga ikut berperan tidak lancarnya program PTSL di daerah, sehingga dibutuhkan seorang Kakanwil dan Kakantah yang inovatif,” cetusnya. (Riza)