INDOPOS.CO.ID – Indonesia bakal menyambut pesta demokrasi lima tahunan yakni, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Setiap pelaksanaannya tak selalu lancar, terkadang dimanfaatkan segelintir orang untuk menyebar hoaks atau informasi mengandung isu-isu menyesatkan.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong menginginkan ‘Pemilu Bersih’ dan tak ada lagi masyarakat terpecah belah akibat hoaks. Karenanya semua pihak harus menyukseskan dan mengawal pelaksanaan Pemilu serentak 2024 mendatang.
“Jadi kita ini memang konsen dengan Pemilu 2024. Jadi kita konsennya adalah bagaimana Pemilu 2024 itu media sosial bersih dari hoaks politik. kenapa? karena hoaks terbukti membuat, menciptakan pembelahan atau polarisasi di masyarakat,” kata Usman di Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Kementerian Kominfo telah membentuk satuan tugas khusus (Satgasus) untuk mengawal proses Pemilu 2024 di ruang digital. Dengan melibatkan lembaga atau kementerian lainnya seperti, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian PAN-RB, Kementerian Agama, Kemendikbudristek, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Karena itu kita membentuk tim antar kementerian dan lembaga. Juga dengan penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu,” tutur Usman.
Kolaborasi dari berbagai satuan itu merupakan langkah untuk menjaga dan mengawal kegiatan proses politik menjelang Pemilu 2024. Saat ini ‘mesin’ partai politik sudah mulai dipanaskan.
“Kita membentuk satu tim. Salah satu tugas tim itu adalah melakukan pemantauan media sosial. Kalau kita menemukan hoaks di media sosial. maka kita akan take down. Kita turunkan dari platform digital,” jelas Usman.
Setiap kementerian dan lembaga yang terbebtuk dalam Satgasus ini masing-masing memiliki perangkat dan satuan siber pada kelembagaannya. Sehingga pengawalan dan penjagaan pada seluruh platform digital dilakukan dengan saling berkoordinasi agar penanganan menjadi lebih maksimal dan cepat.
“Selain itu, kita kuga melakukan edukasi kepada masyarakat melalui literasi digital agar masyarakat menggunakan media sosial untuk kepentingan produktif, positif, tidak menebarkan hoaks supaya demokrasi kita terjaga,” ucapnya.
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Suparto mengatakan, pentingnya literasi digital yang mampu mendorong seseorang lebih bijak menggunakan gadget. Sekaligus menyerap dan menyebarkan informasi yang lebih baik.
“Sehingga ruang publik ini diisi dengan keadaban atau kesantunan dalam berkomunikasi, untuk mengikis friksi-friksi sosial yang kadang begitu mudah, terutama generasi milenial yang menjadi mayoritas pemilih pemula di tahun 2024 supaya tidak berpengaruh pada konstelasi sifatnya destruktif,” terangnya. (srv)
