INDOPOS.CO.ID – Pemerintah siap menghadapi Natal 2022 dan Tahun Baru (Nataru) 2023. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, stok barang kebutuhan pokok (bapok) menjelang Nataru 2023 cukup. Demikian pula untuk harga terkendali.
“Menjelang Nataru, ketersediaan barang kebutuhan pokok terjaga cukup dan harga terkendali,” kata Zulhas dalam keterangan, Sabtu (24/12/2022).
Dia mengatakan, secara intens melakukan pemantauan bapok. Sebab, menyangkut hajat hidup orang banyak. “Ini perintah Presiden, jadi bapok harus tersedia barangnya serta harganya terjangkau dan stabil,” katanya.
Ia menyebut, harga-harga barang kebutuhan pokok di ritel modern umumnya stabil. Hal ini disebabkan ritel-ritel modern membeli langsung dari produsen utama. “Mereka punya stok, jadi harganya tidak turun naik. Selain itu, tidak ada tawar-menawar, jadi harganya stabil,” ungkapnya.
“Sedangkan di pasar rakyat, dalam satu hari bisa terjadi perubahan harga berkali-kali,” imbuhnya.
Dia menambahkan, tingkat inflasi relatif terkendali menjelang Nataru. Inflasi umum tercatat melandai dari 5,71 persen di bulan Oktober menjadi 5,42 persen di bulan November.
Berdasarkan pantauan SP2KP Kemendag telur ayam ras dan cabai mulai turun sementara komoditas lainnya relatif stabil. Harga rata-rata nasional telur ayam ras Rp31.500/kg, 8,6 persen di atas harga acuan di tingkat konsumen sebesar Rp27.000/kg akibat peningkatan permintaan.
Saat ini harga di tingkat peternak (farmgate) di sekitar Rp25.000/kg mulai turun dari minggu-minggu sebelumnya yang mencapai Rp27.500/kg. Harga Cabai tercatat turun sekitar 2,4 persen dibandingkan minggu sebelumnya seiring pasokan dari sentra yang mulai meningkat.
“Kami meminta pemerintah daerah turun tangan jika terdapat kenaikan harga pangan lebih dari 5 persen dari harga acuan di wilayahnya,” ucapnya.
Intervensi ini, lanjut dia, dilakukan melalui subsidi biaya transportasi angkut maupun subsidi harga. Subsidi bahan pangan itu masuk dalam komponen Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diambil 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) setiap daerah.
“Kalau harganya naik lebih dari 5 persen, wali kota akan turun tangan. Pemerintah akan melakukan segala upaya agar barangnya tersedia dan harganya terjangkau,” katanya. (nas)