INDOPOS.CO.ID – Eksponen Alumni HMI Pro Jokowi-Amin melakukan rapat pengurus dalam rangka mengevaluasi 1 tahun kerja pemerintah di tahun 2022, serta merespon isu-isu, masalah dan tantangan bangsa saat ini.
Ketua Umum DPP Eksponen Alumni HMI Pro Jokowi-Amin, Ato’ Ismail mengatakan, ada 11 poin yang menjadi catatan dalam 1 tahun kerja pemerintah ini. Pertama, mendukung reshuffle kabinet dalam rangka evaluasi, loyalitas kepada visi dan misi Presiden Joko Widodo dan peningkatan kinerja kabinet serta soliditas kabinet Indonesia Maju secara proporsional dan profesional.
“Kedua, kami mendukung Perppu (Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Namun dengan catatan ada PP turunan yang melibatkan UMKM,” bebernya melalui keterangan tertulis, Sabtu (31/12/2022).
Ketiga, menjadikan Indonesia yang mandiri di berbagai bidang, terutama sandang, papan, pangan serta energi dengan mengoptimalkan untuk jadi lumbung pangan dunia serta melibatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam kemandirian tersebut.
Keempat, meminta sumber daya alam (SDA) tidak hanya dikuasai oleh konglomerat dan asing, tapi harus juga diberikan kepada pengusaha UMKM dan pribumi agar terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
“Kelima, kami mendukung hilirisasi SDA dalam rangka pembukaan lapangan kerja dalam negeri, peningkatan penerimaan pendapatan negara, kedaulatan ekonomi serta minta pemerintah memfasilitasi pendirian smelter mini agar pengusaha kecil dan menengah dapat ikut serta dalam program hilirisasi SDA,” tuturnya.
Keenam, krisis ekonomi akibat Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina membuktikan beberapa sektor ekonomi yang bertahan bahkan meningkat seperti pertambangan dan pertanian. Untuk itu, peran, dari sektor ini perlu dioptimalkan.
Ketujuh, berkaca dari wabah Covid-19 maka kemandirian Indonesia di bidang kesehatan perlu diwujudkan sehingga mengurangi ketergantungan bidang kesehatan dari kebijakan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).
Kedelapan, pemerintah perlu meletakkan dasar-dasar pelaksanaan wajib belajar sampai perguruan tinggi, dari 12 tahun menjadi 15 tahun.
“Kepada politisi, kami mengimbau agar menghindari isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang lebihan dalam kampanye politik sehingga terhindar dari sesuatu yang dapat merusak persatuan Indonesia, memecah belah rakyat dan bangsa,” tuturnya.
Kemudian, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diminta mereformasi diri menjadi lebih baik dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan dan adil.
“Terakhir, TNI (Tentara Nasional Indonesia) harus meningkatkan Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) sesuai kemampuan keuangan negara dan Indonesia dapat memproduksi sendiri Alutsista tersebut,” pungkasnya. (ibs)