INDOPOS.CO.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto tiba di Surabaya pada Kamis (5/1/2022). Kunjungannya kali ini sebagai bentuk gerak cepat Kementerian ATR/BPN dalam menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait penyelesaian permasalahan yang telah terjadi puluhan tahun lamanya serta sebagai upaya memecahkan beberapa persoalan terkait hak atas tanah yang menyangkut masyarakat dengan perusahaan atau dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam kesempatan ini, Hadi meninjau tiga lokasi permasalahan tersebut, di antaranya lokasi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, lokasi sengketa surat ijo, dan lokasi permasalahan tanah PT KAI dengan Pekumpulan Warjoyo, Kelurahan Sawunggaling. Sebelumnya, telah dilakukan konsolidasi serta koordinasi dengan beberapa pihak yang terkait dengan persoalan tersebut, antara lain PT Pelindo III dan Pemerintah Kota Surabaya.
“Kita akan mencari solusi yang terbaik, yang solutif sehingga masyarakat bisa memiliki kepastian hukum,” kata Hadi, usai meninjau lokasi padat penduduk di Kelurahan Sawunggaling.
Dalam penyelesaian masalah tanah seperti di Surabaya ini, tentu tidak bisa ditindaklanjuti hanya dengan kerja Kementerian ATR/BPN saja. Maka dari itu, Hadi berharap kepada pihak BUMN untuk membantu memberikan solusi terbaik untuk masyarakat.
“Tentunya kita juga akan tawarkan solusi-solusi penyelesaian apa saja,” ujarnya.
“Kalau kita melihat secara fisik semua sudah berpenduduk, sudah padat dengan gang yang sempit semua, dan rata-rata masyarakat juga saya lihat ada yang punya hanya 20 meter,” tambahnya.
Dengan meninjau langsung ke lapangan, Menteri ATR/Kepala BPN mengaku dapat memudahkan pihaknya dalam hal memperoleh informasi. Dengan informasi yang didapat langsung di lapangan, Ia pun dapat segera menindaklanjuti penyelesaian konflik tersebut dan berharap permasalahan yang dihadapi masyarakat Surabaya dapat segera selesai.
“Mudah-mudahan bisa segera selesai, ini perlu waktu, yang penting menteri sudah tahu permasalahan di sini sehingga saya bisa laporkan kondisinya ke Pak Presiden,” pungkasnya.
Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur beserta beberapa jajaran Kepala Kantor Pertanahan. (adv)