INDOPOS.CO.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pada tahun 2023 anggaran program perumahan untuk masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan mencapai Rp 6,98 Triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program pembangunan rumah susun (Rusun), rumah khusus (Rusus), bantuan rumah swadaya dan prasarana, sarana serta utilitas (PSU) untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh wilayah Indonesia.
“Anggaran bidang perumahan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2023 sebesar Rp 6,98 Triliun,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat memberikan penjelasan pada Rapat Kerja Komisi V DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kementerian PUPR tersebut membahas mengenai Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2022 dan Program Kerja Tahun 2023. Turut hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid tersebut para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian PUPR dan anggota Komisi V DPR RI.
Menteri PUPR menerangkan, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung dan melaksanakan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor infrastruktur dan perumahan.
Lebih lanjut, Menteri PUPR menambahkan, beberapa program perumahan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2023 antara lain pembangunan Rusun sebanyak 5.379 unit senilai Rp 2 triliun. Rusun yang akan dibangun antara lain Rusun Yayasan Al Muslim Peusangan di Aceh, Ponpes Ali Baharudin di Sumatera Utara, RSUD Raden Mattaher di Jambi, Rusun Kolaborasi Kedaung Kota Tangerang, Bina Insan Mulia Cirebon, Rusun Lansia Gorontalo dan termasuk program OPOR sebanyak 59 tower dan Hunian Pekerja Konstruksi di IKN Nusantara.
Selanjutnya adalah pembangunan Rumah Khusus (Rusus) sebanyak 3.362 unit senilai Rp 0,89 Triliun. Rusus yang akan dibangun antara lain untuk masyarakat terdampak bencana alam dan konflik sosial seperti di Sulawesi Tengah, Minahasa Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Lebak termasuk pelaksanaan kegiatan OPOR 360 unit dan pembangunan rumah dinas di IKN secara multi years contract (MYC) 2022 – 2024.
Direktorat Jenderal Perumahan, imbuhnya, juga akan melanjutkan program pro rakyat melalui upaya peningkatan kualitas rumah masyarakat lewat penyaluran bantuan rumah swadaya Rp 3,19 Triliun untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak sebanyak 145.000 unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui skema Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) minimal 20 persen sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang PKE menggunakan data BKKBN.
Sedangkan untuk membantu perumahan umum dan komersial khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih berkualitas dan layak huni, Kementerian PUPR juga akan menyalurkan bantuan pembangunan prasarana sarana dan utilitas (PSU) senilai Rp 0,38 Triliun untuk 27.825 unit di 34 provinsi, tiga lokasi PSU jalan akses perumahan dan 100 unit Rumah Inti Tumbuh Modular Tahan Gempa.
Adapun untuk dukungan teknis lainnya senilai Rp 0,21 Triliun akan digunakan untuk rencana dan pengendalian kebijakan pada Satuan Kerja di pusat dan daerah. Selain itu juga ada dukungan manajemen senilai Rp 0,30 Triliun untuk gaji dan tunjangan operasional dan pemeliharaan kantor.
“Adanya program perumahan seperti Program Sejuta Rumah diharapkan juga mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus mendorong investasi di sektor properti,” harapnya. (srv)