INDOPOS.CO.ID – Harus ada skema yang rasional, agar tidak banyak anggaran yang digunakan untuk kegiatan tidak semestinya. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangan, Senin (30/1/2023).
Ia meminta agar upaya pengentasan kemiskinan berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga dan pembiayaan usaha yang dapat diakses oleh penerima manfaat.
“Skema pengentasan kemiskinan harus rasional. Treatment atau perlakuannya dibedakan antara masyarakat yang bisa diberdayakan dan tidak,” katanya.
Ia mencontohkan, untuk masyarakat yang mempunyai ketrampilan dan berpotensi diberdayakan dengan memberi bantuan modal Rp10 juta hingga Rp20 juta. Dengan modal tersebut, bisa digunakan untuk membuka usaha atau melakukan aktivitas produktif untuk memenuhi kebutuhan.
“Kemudian untuk masyarakat yang sulit diberdayakan secara ekonomi, mereka inilah yang diberi dana simultan atau dana BLT,” ungkapnya.
Ia meminta Kementerian atau lembaga membuka ke publik program pengentasan kemiskinan. Supaya masyarakat luas bisa melihat sejauh mana anggaran tersebut terserap dan tepat sasaran.
“Pemerintah harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran pengentasan kemiskinan,” ucapnya. (nas)