INDOPOS.CO.ID – Persoalan sengketa lahan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Mimika dengan Sumitro, terkait pelabuhan Poumako berekepanjangan. Sudah memanas sejak 2018 lalu, Senin (30/1/2023) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua memfasilitasi keduanya, untuk saling terbuka. Lewat mediasi yang dikomandoi oleh Kepala BPN Provinsi Papua, Jhon Aufa, disepakati 2 poin penting.
Pertama pihak Sumitro mencabut surat keberatan atas sertifikat yang diusulkan Pemkab Mimika, yang mempunyai surat pelepasan hak diatas lokasi Pelabuhan Pomako seluas 11,57 Ha.
Dalam kesepakatan tersebut, Sumitro dan keluarga, melepaskan hak nya secara sukarela di lokasi pembangunan pelabuhan Poumako untuk kepentingan umum, dan tidak akan meminta ganti rugi. Sementara keluarga Sumitro meminta agar tetap dilibatkan dalam pembangunan di lahan pelabuhan Poumako.
Ada pun bentuk keterlibatan yang diharapkan dilibatkan dalam pembangunan di pelabuhan Poumako.
“Bentuk keterlibatan akan disepakati dengan Pemda Mimika, melalui perjanjian kedua belah pihak waktunya, kami masih menunggu kesiapan dari Pemda Mimika,” ujar Jhon Aufa.
BPN Kanwil Papua menyampaikan apresiasi untuk Sumitro dan keluarga yang telah mengiklaskan tanahnya berdasarkan surat pelepasan dari adat Kamoro untuk kepentingan pelabuhan Poumako.
“Semua ini untuk kepentingan rakyat di Timika dan Provinsi Papua Tengah,” ucap Jhon Aufa menambahkan selanjutnya Kami menunggu Kesepakatan Lisan Kemarin untuk Di Tindak Lanjuti oleh Pemda Mimika dan Pihak Sumitro.
Sementara itu, pihak Sumitro menyampaikan syukur atas momentum tersebut. “Alhamdulillah sudah ada mediasi di BPN provinsi dan hasilnya membuat kami sedikit lega. Berharap kesepahaman ini segera terealisasi untuk kepentingan bersama, dan masyarakat sekitar bisa merasakan manfaatnya,” ujar Sulaksono, anak dari Sumitro mewakili keluarga. (ney)
