INDOPOS.CO.ID – Kemitraan DPD RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar memajukan potensi perikanan dan kelautan di daerah di 2024 nanti. Pernyataannya tersebut diungkapkan Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai dalam keterangan, Rabu (15/2/2023).
Menurut dia, program penghapusan kemiskinan ekstrem di kalangan nelayan terus dilakukan. Dengan pemberian subsidi solar kepada mereka.
Hal yang sama diungkapkan Anggota DPD RI dari Bali Bambang Sutrisno. Ia mengatakan, KKP harus bersinergi dengan kementerian terkait soal pemberian subsidi solar kepada nelayan.
“Saat ini, solar subsidi hanya untuk nelayan dengan kapal ukuran di bawah 5 gross tonnage (GT). Padahal karena banyaknya terumbu karang yang rusak, memaksa nelayan harus berlayar ke tengah laut untuk memperoleh ikan menggunakan kapal 30 GT,” ungkapnya.
Sementara, lanjut dia, kapal 30 GT tidak mendapatkan subsidi solar. Akibatnya, produksi pun menurun. “Kalau tidak diharmonisasi dengan semua program pemerintahan, betapa dahsyatnya kerusakan yang terjadi,” katanya.
“Harapan kami ini benar benar disinergikan, sehingga penghapusan kemiskinan ekstrem ini benar-benar efektif. Ini saling berkaitan, tidak bisa sendiri-sendiri,” imbuhnya.
Sebelumnya, Komite II DPD RI akan melakukan sinergi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, bahwa tema rencana kerja pemerintah (RKP) 2023 meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut ditindaklanjuti oleh KKP lima rencana kerja KKP tahun 2023-2024, yaitu penambahan luas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut pesisir dan darat, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
“Indonesia penyumbang sampah plastik nomor dua. Gerakan ini harus segera dilakukan dengan melibatkan nelayan,” katanya.
“Karena ini sangat berbahaya bagi kehidupan laut. Mereka menangkap sampah plastik dan kita ganti seharga nilai ikan per kilo,” imbuhnya. (nas)