INDOPOS.CO.ID – Demi mewujudkan layanan prima bagi masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong Kantor Pertanahan di seluruh kabupaten/kota untuk terus berinovasi. Peningkatan layanan pertanahan dan tata ruang, terlihat juga dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Pada Senin (13/02/2023), secara resmi konsep loket “open space” dan sistem antrean _online_ pada mesin Kios-K sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya warga Karawang.
Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni memimpin langsung kegiatan peresmian tersebut. Dalam kesempatan itu, ia didampingi oleh Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Manajemen Internal, Frederick Situmorang; Wakil Penasehat Utama Menteri ATR/Kepala BPN, Kevin Haikal; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan; Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Humaidi.
Atas fasilitas yang baru diresmikan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN berharap, di samping suasana loket yang lebih nyaman, secara substansi dan komitmen jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, juga dapat lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. “Fasilitas tentu hal yang esensial dalam layanan, Pak Menteri selalu berkali-kali katakan apapun yang kita lakukan adalah meningkatkan layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Raja Juli Antoni juga mengingatkan jajarannya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan diri. “Pertanyaan utama yang ada di hati pegawai ATR/BPN, apakah sudah melayani rakyat dengan sepenuh hati? Hari demi hari apabila kita selalu melaksanakan evaluasi terhadap diri kita, membuka ruang untuk orang memberikan masukan, saran, kritik sehingga kita tahu apa yang kurang, kemudian kita tingkatkan. Karena dari itulah kita bisa memperbaiki diri,” tambahnya.
Dikatakan Wamen ATR/Waka BPN, Karawang merupakan salah satu kabupaten penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi baik di tingkat provinsi maupun nasional. Oleh sebab itu, ia berharap Kabupaten Karawang bisa menjadi Kabupaten Lengkap sesegera mungkin. Prasyarat dari terwujudnya Kabupaten Lengkap, yaitu kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah.
“Ada komunikasi yang baik, kesepakatan bersama tentu melibatkan masyarakat agar seluruh bidang tanah bisa disertipikasi. Dengan demikian, investasi akan lebih mudah masuk, konflik pertanahan pun berkurang. Tentu ini berkorelasi ketat dengan meningkatkan kesejahteraan di Karawang,” kata Raja Juli Antoni.
Pada kesempatan kali ini, dilakukan juga penyerahan sertipikat tanah wakaf dan tanah milik pemerintah daerah. Sertipikat wakaf diserahkan secara langsung kepada enam orang perwakilan masyarakat Kabupaten Karawang. Sementara itu, sertipikat milik pemerintah daerah diterima langsung oleh Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh.
“Baru saja kita juga menyerahkan sertipikat wakaf. Ini merupakan amanah dari presiden bahwa 2024 mendatang selain PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red) kita juga menyertipikasi rumah ibadat dan tanah wakaf. Pak Jokowi memiliki komitmen untuk menjaga tanah wakaf agar tidak diserobot mafia tanah,” pungkas Raja Juli Antoni.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan menuturkan, peran pemerintah daerah sangat penting bagi suksesnya program strategis yang ada di Kementerian ATR/BPN, utamanya bagaimana PTSL tuntas pada tahun 2024 mendatang. Dalam hal ini, dibutuhkan dukungan terkait pembebasan/keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Kalau ini dibebaskan saya pikir bisa membantu pendaftaran tanah. Kalau tanah sudah bersertipikat nanti dampaknya begitu besar, pajak akan masuk, sehingga akan memberikan dampak positif bagi pembangunan di Karawang,” tuturnya.
Di sisi lain, Wakil Bupati Karawang mengaku bahwa sinergi antara pemerintah daerah dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sudah terjalin dengan sangat baik. Ia meyakini, pemerintah daerah banyak terbantu terkait dengan aset yang percepatan sertipikasinya sudah berjalan dengan lancar. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN sangat membantu pada proses penanganan konflik maupun sengketa pertanahan.
“Kami merasa bangga, Karawang ini adalah kabupaten industri tapi Alhamdulillah terjauh dari konflik. Tentu Kementerian ATR/BPN di sini hadir memberi solusi, karena dengan program tugasnya Pak Menteri, Alhamdulillah masyarakat Kabupaten Karawang sangat terbantu,” sebut Aep Syaepuloh. (bro)