INDOPOS.CO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas telah meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lombok Tengah, pada Rabu (1/3/2023).
Dalam arahannya, Anas menyebutkan ke depan pelayanan dan birokrasi merupakan hal yang berkesinambungan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.
“Ke depan pelayanan ini menjadi kunci. Birokrasi ini engine-nya dari pelayanan. Oleh karena itu, birokrasi ini kalau bisa bergerak dengan hebat, ini tentu ke depan, Pak Bupati, dampaknya akan luar biasa,” ujarnya.
Disampaikan, MPP Kabupaten Lombok Tengah merupakan MPP pertama di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan MPP ke-112 secara nasional. Anas menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah atas upayanya menghadirkan pusat layanan publik itu.
“Saya mengapresiasi MPP ini dan bisa belajar terus, beberapa daerah yang hebat. Sekarang kita next level, kita mau masuk ke MPP Digital,” ungkapnya.
Terkait MPP Digital, mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini juga menyampaikan saat ini Kementerian PANRB terus berupaya mengakselerasi kehadiran MPP Digital. Dikatakan, hadirnya MPP Digital banyak dampak yang akan dirasakan masyarakat.
“Dampak dari penerapan MPP Digital, kalau dulu masyarakat mengisi data berulang-ulang. Targetnya ke depan cukup mengisi satu saja,” tuturnya.
Anas berharap ke depan MPP Kabupaten Lombok Tengah juga dapat mengimplementasikan MPP Digital.
“Harapan saya, NTB ini bisa jadi model untuk wilayah timur. Kalau Pak Sekda (Sekretaris Daerah) dan Pak Gubernurnya mau, ini bisa,” tegasnya.
Sebagai roda penggerak dari pelayanan, Anas juga mendorong jajaran Pemkab Lombok Tengah untuk menjalankan arahan Presiden Joko Widodo terkait Reformasi Birokrasi diantaranya yaitu birokrasi yang berdampak dirasakan langsung masyarakat, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, serta birokrasi lincah dan cepat.
Selain itu, Menteri PANRB juga meminta agar Pemkab Lombok Tengah untuk menanggulangi stunting yang menjadi salah satu target presiden. Menurutnya, untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang baik, gizi ibu hamil harus terpenuhi.
“Maka Pak Bupati, dan Pak Sekda mulai sekarang tolong intervensi ibu hamil karena stunting itu ada di ibu hamil dan bayi dibawah dua tahun,” ungkapnya.
Untuk diketahui, MPP Kabupaten Lombok Tengah memiliki 160 layanan dari 21 instansi yang bergabung. Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri menyampaikan hadirnya MPP merupakan wujud usaha pemerintah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
“Hal demikian adalah bagian dari ikhtiar kami dalam rangka menunaikan amanah menghadirkan pemerintahan yang terbuka, transparan, bersih dan untuk memastikan terwujudnya proses perizinan yang mudah, cepat, terintegrasi, dan akuntabel,” pungkasnya. (rmn)