INDOPOS.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR Amin menilai, pemerintah malas berpikir dan merancang solusi yang berdimensi jangka panjang untuk mengendalikan stabilitas harga dan pasokan beras.
Hal itu menanggapi rencana pemerintah kembali merencanakan akan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton pada bulan Maret 2023.
“Jangankan berswasembada beras, mengendalikan harga dan pasokan saja gagal,” kritik Amin dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (17/3/2023).
Penilaian tersebut didasarkan pada fakta tidak efektifnya impor beras 500 ribu ton awal tahun 2023, yang digunakan untuk intervensi pasar.
Fakta lainnya, meski sejak Februari lalu, sudah memasuki panen raya di sentra-sentra produksi beras, harga beras tak kunjung turun.
Padahal seperti disampaikan Dirut Bulog dalam berbagai kesempatan, beras impor sebanyak 500 ribu ton sudah masuk semua pada 16 Februari 2023 lalu atau sebelum panen raya. Pernyataan itu pun dibenarkan Menteri Perdagangan, Zulhas.
“Lha ini harga beras kok malah terus naik. Dan lucunya Presiden malah heran dengan fenomena ini. Artinya nggak faham masalah dan solusinya,” sindirnya.
Menurutnya, jika inti masalah mengetahuinya, maka kebijakan impor tidak akan berjalan efektif mengendalikan harga beras. Kebijakan tersebut kemungkinan hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, yang berburu cuan atau rente dari impor pangan.
Pantauan harga hari ini, harga beras medium menyentuh Rp12 ribu per kg, dan harga beras premium mendekati Rp14 ribu per kg. Padahal menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras di penggilingan itu Rp6.200 – Rp6. 300 per kg.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menyampaikan, pemerintah membuka peluang kembali melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton. Rencana impor beras itu akan dilakukan usai masa panen raya.
“Maksud saya kita beli dulu (impor), nanti masuknya setelah panen raya tidak apa-apa,” ucal Zulhas disapanya kepada awak media di Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2023).(dan)
