INDOPOS.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR Amin Ak meminta PT Pertamina memeriksa atau mengaudit kelayakan sertifikat keamanan (ISPS Code), seluruh kapal tanker yang digunakan mengangkut bahan bakar minyak (BBM), gas dan minyak mentah.
Hal itu dilakukan untuk mencegah terulangnya kembali kasus kebakaran kapal, seperti dialami MT Kristin yang melayani distribusi BBM di Lombok dan sekitarnya pada, Sabtu (25/3/2023).
Aspek keamanan kapal tanker pengangkut BBM, gas dan minyak mentah itu sangat penting, bukan hanya keselamatan awak kapal maupun kru lainnya di pelabuhan, namun mencegah kerugian bagi Pertamina. Termasuk pasokan BBM.
“Karena itu Pertamina harus memastikan terjaminnya pasokan BBM untuk wilayah Lombok dan sekitarnya, apalagi 2-3 pekan lagi masyarakat sudah memulai aktivitas mudik lebaran,” kata Amin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/3/2023).
MT Kristin yang terbakar merupakan kapal tanker sewaan milik PT Hanlyn Jaya Mandiri. Kapal buatan tahun 1986 itu disewa oleh anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina International Shipping (PIS).
Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan, saat ini Pertamina mengoperasikan lebih dari 200 kapal tanker untuk distribusi BBM, gas, dan minyak yang melayani seluruh Indonesia.
Selain audit kelayakan keamanan kapal, Pertamina harus memastikan tidak ada tumpahan minyak di perairan lokasi terbakarnya MT Kristin. Pencemaran akibat tumpahan minyak tentu merugikan nelayan yang biasa melaut di perairan di lokasi dan sekitarnya.
Selain menyebabkan merosotnya pendapatan nelayan, tumpahan minyak bisa mengganggu ekosistem di perairan, bahkan membunuh biota laut di dalamnya. Namun, sejauh ini pihak PIS menjamin tidak ada tumpahan minyak akibat insiden tersebut.
Insiden kecelakaan yang dialami Pertamina, mulai dari kebakaran kilang minyak, kebakaran depo BBM di Plumpang, hingga kebakaran kapal tanker pengangkut BBM, semestinya membuat Pertamina mawas diri.
“Diperlukan sistem evaluasi dan audit fasilitas milik Pertamina untuk mencegah kejadian serupa,” imbuhnya. (dan)