INDOPOS.CO.ID – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) MPO periode 2023-2025 telah menyelenggarakan pelantikan pengurus. Ada sejumlah hal disorot, mulai mundurnya demokrasi dan penegakan hukum masih tebang pilih.
Dari segi demokrasi, berdasarkan riset Economist Intelligence Unit (EIU) bahwa Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022.
Menurut Ketua Umum PB HMI MPO Mahfut Khanafi, skor tersebut sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021, masih tergolong sebagai demokrasi cacat atau flawed democracy.
“Ini menyebabkan ranking Indonesia di tingkat global menurun dari 52 menjadi 54,” kata Mahfut di Jakarta, Minggu (2/4/2023).
Degradasi tersebut tercermin pada semua indikator demokrasi seperti pluralisme dan proses pemilu, efektivitas pemerintah, partisipasi politik, budaya politik yang demokratis, dan kebebasan sipil. “Tidak ada perubahan nilai sama sekali pada lima indikator tersebut,” ujarnya.
Sementara, dari segi hukum masih banyak masyarakat yang merasa gelisah dengan penegakan hukum di Indonesia. Sebab penegakan hukum dinilai masih tebang pilih.
“Ada cukup banyak masyarakat, yang memiliki persepsi buruk terkait kondisi penegakan hukum di Indonesia,” ucap Mahfut. Hal itu dipotret berdasarkan survei Indikator, sebanyak 37,7 persen responden masyarakat menilai, kondisi penegakan hukum saat ini masih buruk.
Selain itu, menyoroti terkait perubahan iklim dan transisi energi yang tak terhindarkan lagi. Dalam satu dasawarsa terakhir suhu bumi terbukti lebih tinggi daripada sebelumnya.
Prediksi itu digaungkan oleh Dewan Iklim Internasional PBB juga memprediksi suhu global dapat mencapai dan bahkan melampaui pemanasan 1.5 °C dalam 20 tahun.
“Dampaknya apa? kita akan lihat petani bawang di Rembang gagal panen karena banjir. Kita akan menyaksikan petani-petani di seluruh wilayah NKRI akan terancam kehilangan mata pencahariannya,” jelasnya. Maka itu, penting bagi semua pihak mendorong dan mewujudkan ekonomi inklusif dan hijau.(dan)