INDOPOS.CO.ID – Persoalan tunggakan gaji guru pegawai pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) SMA/SMK se-Papua Barat dengan pemda menjadi perhatian Senator Papua Barat Filep Wamafma. Pasalnya para guru PPPK tersebut tengah memperjuangkan haknya yang belum dipenuhi selama berbulan-bulan.
“Para guru ini menuntut pembayaran gaji yang belum diterima dari Januari hingga April 2023 terutama kepada Kemendikbudristek, BKN Pusat, Gubernur Papua barat, BKN Regional XIV, Bupati/Wali Kota se-Papua Barat dan Papua Barat Daya,” kata Filep Wamafma di Jakarta, Rabu (5/4/2023).
Anggota DPD RI ini menegaskan, siap untuk memfasilitasi terkait tunggakan gaji guru PPPK di Papua Barat tersebut. Tujuannya untuk memperjelas penyebabnya, akar masalahnya, agar masalah tidak berlarut-larut.
“Pemda telah mengakui bahwa persoalan gaji guru ini terjadi imbas dari pengalihan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021. Bahwa urusan pendidikan SMA/SMK sederajat dikembalikan ke kabupaten/kota sebagaimana kebijakan Otonomi Khusus berlaku di tanah Papua,” ungkapnya.
“Yang perlu diperhatikan, harus ada monitoring dan evaluasi pasca PP tersebut ditetapkan. Stakeholder terkait harus memperhatikan imbas dari kebijakan tersebut, terutama di masa transisi kewenangan,” imbuhnya.
Menurut dia, masalah ini perlu menjadi perhatian bersama lantaran juga dialami para guru PPPK di Papua Barat Daya imbas pemindahan guru PPPK dari Pemprov Papua Barat kepada Pemprov Papua Barat Daya pasca pemekaran. Ratusan guru PPPK juga mendatangi Kantor Gubernur Papua Barat Daya dan mengeluhkan persoalan yang sama.
“Jadi kita bersama-sama akan memperjelas duduk persoalan terlambatnya gaji yang menjadi hak para guru ini,” jelasnya.
Dia berharap proses transisi kewenangan ini dapat berjalan dengan baik dan mendapat perhatian serius dari stakeholder terkait. Apabila penyerahan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat baru sebatas personel pendidik dan tenaga kependidikan.
“Penyerahan aset dan dokumen yang belum dilakukan segera dilaksanakan agar pengurusan administrasi termasuk gaji guru dapat segera terselesaikan,” ungkapnya. (nas)
