INDOPOS.CO.ID – Senator Papua Barat Filep Wamafma angkat bicara terkait upaya penyelamatan pilot Susi Air Philip Mark Merthens yang disandera KKB di Nduga, Papua Pegunungan. Dalam upaya penyelamatan tersebut, sebanyak 5 anggota TNI AD gugur diserang KKB sehingga Panglima TNI menerapkan status siaga tempur.
Ia mengatakan, siaga tempur bagi TNI untuk perlawanan saat diserang. Apalagi untuk menjaga keselamatan diri. Kendati, jalan kekerasan tidak dapat menyelesaikan masalah.
“Persoalannya adalah tuntutan KKB untuk memisahkan diri dari Indonesia. Saat Philip Mark Merthens dijadikan sandera. Maka boleh jadi di situ ada jalan damai, negosiasi bisa dilakukan. Selain TNI mengedepankan negosiasi, pihak Susi Air juga saya pikir harus turut berupaya penuh untuk membantu negosiasi,” ujarnya, Sabtu (29/4/2023).
“Yang saya pikirkan dari peristiwa ini, rakyat sipil bisa saja kembali menjadi korban karena kedua pihak saling terus bersitegang. Ini berbahaya bagi kelanjutan penegakan HAM di Papua yang notabene masih memiliki sejumlah kasus yang belum terselesaikan,” imbuhnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap peristiwa kekerasan hanya akan menambah tragedi baru. Dirinya menekankan agar semua pihak menahan diri untuk tidak bertindak yang mengakibatkan berulangnya kekerasan di tanah Papua.
“Tentu kita tidak inginkan berulangnya peristiwa kekerasan terutama di tengah perjuangan untuk kesejahteraan anak cucu kita di Papua,” katanya.
“Soal penyanderaan ini, coba kita lihat bersama, peristiwa ini mungkin tidak terjadi jika kapten Philip Mark Merthens juga punya manajemen resiko, sudah paham tentang penerbangan di wilayah pegunungan, dan pasti punya asuransi KRE (Kidnapping, Ransom, Extorsion). Saya yakin pihak Susi Air paham hal ini,” imbuhnya.
Sebagai anak Papua, dia menginginkan, Papua damai. Apalagi masa depan anak-anak Papua masih sangat panjang untuk membangun tanah Papua.
Ia mengingatkan kembali bahwa perjuangan di tanah Papua akan selalu terhambat jika KKB dan TNI tidak duduk bersama. Masalah ini akan berkepanjangan sebagaimana yang terjadi dan berlangsung hingga saat ini.
“Jika duduk bersama tidak bisa direalisasikan, maka bisa didengarkan pendapat dari pihak lain yang independen. Karena bertahun-tahun sudah diusulkan ini dan itu, dibuat aturan ini dan itu, tetapi tetap saja kekerasan terjadi diantara KKB dan TNI, dan bahkan berlarut-larut dan rakyat sipil seringkali jadi korban,” ujarnya. (nas)