INDOPOS.CO.ID – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) merespons tahun politik dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Paling penting para tenaga pengajar dan organisasi guru tidak terjebak politik praktis.
Apalagi membawa peserta didik, warga sekolah, madrasah, satuan pendidikan terjebak dalam kampanye politik dari salah satu peserta Pemilu.
“Satuan pendidikan harus netral dan bersih dari politik elektoral seperti kampanye. Organisasi guru dan guru pada khususnya harus bersikap cerdas dan bijak dalam menghadapi tahun Pemilu,” ujar Kepala Bidang Litbang Pendidikan P2G Feriansyah dalam Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Jakarta, Selasa (2/5/2023).
P2G mengimbau siapapun tidak boleh membawa atau mengklaim, bahwa guru memilih calon presiden tertentu. Termasuk tidak mengorganisir massa dalam menyuarakan dukungan.
“Organisasi guru jangan mempolitisasi guru, memobilisasinya dalam kampanye menjadi vote getter misalnya,” ucap Feriansyah.
Selain itu, P2G meminta organisasi guru yang jumlahnya puluhan untuk mengawasi kualitas proses pesta demokrasi 5 tahunan itu terwujud dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu).
Adapun tema Hari Pendidikan Nasional 2023 mengusung “Bergerak Bersama Semarakkan Merdeka Belajar”. Itu sesuai Surat Nomor 12811/MPK.A/TU.02.03/2023 tentang Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023. Diteken oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
Bulan Mei 2023 dicanangkan sebagai bulan Merdeka Belajar, seiring dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023. Sementara peringatan Hari Pendidikan Nasional bertujuan untuk memperingati kelahiran tokoh pelopor pendidikan di Indonesia yaitu, Ki Hajar Dewantara.(dan)