INDOPOS.CO.ID – Proyek Bukit Algoritma yang mangkrak sejak groundbreaking dua tahun lalu, berpotensi membebani keuangan negara meskipun diklaim tidak menggunakan APBN. Pelibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek tersebut bisa menyeret keuangan negara.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menjawab pertanyaan media terkait mangkraknya proyek yang digadang-gadang sebagai ‘silicon valey-nya’ Indonesia itu.
Menurutnya, dari sejumlah kasus proyek bermasalah antara lain LRT Palembang, Bandara Kertajati, dan lain-lain, meskipun awalnya tidak menggunakan anggaran dari negara, karena proyek bermasalah.
Sehingga negara terpaksa menyuntikkan modal kepada BUMN atau perusahaan-perusahaan, yang belum menyelesaikan proyek tersebut.
“Saat BUMN mengerjakan megaproyek bernilai triliunan rupiah, biasanya mereka menerbitkan surat utang dengan jaminan pemerintah. Karena keuangan BUMN akan mengalami ‘bleeding’ jika tidak menerbitkan surat utang,” kata Amin dalam keterangannya diterima, Jumat (19/5/2023).
Agar investor swasta mau membeli surat utang tersebut, maka dibutuhkan jaminan dari pemerintah. Dengan cara itu, swasta yakin jika terjadi masalah dengan proyek, investasi mereka mendapatkan proteksi lewat penjaminan pemerintah.
“Saya khawatir, meskipun proyek Bukit Algoritma sampai saat ini mangkrak, namun investasi sudah dikucurkan. Perlu audit dan investigasi untuk mencegah APBN terseret oleh proyek ini,” ucap Amin.
Menurutnya, berbagai proyek mangkrak yang ada itu karena buruknya perencanaan. Proyek tidak didukung dengan studi kelayakan atau ‘feasibility studies’ yang dilakukan secara profesional.
“Sejak awal, Gubernur Ridwan Kamil sudah mengingatkan kelemahan proyek Bukit Algoritma ini. Tapi peringatan itu dianggap angin lalu,” imbuhnya. Pembangunan Bukit Algoritma terletak di Kecamatan Cikidang, Sukabumi.(dan)