INDOPOS.CO.ID – Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terwujud jika didukung dengan kemudahan pemanfaatan infrastruktur yang ada. Namun faktanya, di proyek pembangunan infrastruktur korupsi kerap kali terjadi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan, kerawanan tindak pidana korupsi muncul karena lemah dan gagalnya suatu sistem.
Untuk itu KPK berupaya melakukan perbaikan sistem dan penguatan terhadap nilai-nilai integritas bagi para penyelenggara negara, melalui program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas).
“KPK berupaya meningkatkan komitmen integritas dan penanaman budaya antikorupsi, baik di lingkungan pendidikan dan pencegahan. Harapannya para jajaran dan pegawai di lingkungan PUPR dapat menjadi agen pembangun integritas di satuan kerja masing-masing,” ungkap Firli.
Hal ini dikemukakan Firli dalam sambutannya dalam Executive Briefing Paku Integritas. Rangkaian dari program yang kembali digelar di tahun 2023 ini berlangsung pada Kamis (25/5/2023) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pembekalan materi pendidikan dan pelatihan untuk membangun integritas antikorupsi diberikan KPK kepada para pimpinan dan pejabat di kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan strategis.
Tahap pertama Paku Integritas menghadirkan 10 peserta dari jajaran eselon 1 Kementerian PUPR beserta istri. Tahp kedua nantinya akan digelar pada 14 Juni 2023, dengan agenda berupa pendidikan dan pelatihan (Diklat) khusus untuk para perempuan jajaran Kementerian PUPR RI.
Kegiatan ini memiliki nilai penting, mengingat beberapa titik rawan terjadinya korupsi ada di lingkungan Kementerian PUPR.
Berdasarkan temuan SPI (Survei Penilaian Integritas) 2022, titik rawan berada pada tiga area, seperti penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang, penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, dan penyalahgunaan kantor untuk kepentingan pribadi.
Meski demikian, KPK mengapresiasi jajaran Kementerian PUPR yang telah melakukan upaya perubahan khususnya di area pengadaan.
Hal ini mengingat modus korupsi yang kerap terjadi di setiap tahapan, seperti perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, bahkan pengawasan itu sendiri.
“Artinya PUPR sadar bahwa sistem harus diperbaiki, mulai dari perubahan struktural yang sangat krusial, instrumental melalui pembuatan SOP (standar operasional prosedur) pencegahan korupsi, dan penanaman nilai kultural,” ujar Firli.
Di kegiatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebagai pemateri juga menyampaikan bahwa setiap pemimpin wajib mematuhi kode etik dan aturan yang berlaku, menghindari konflik kepentingan (antara lain dalam PBJ, rotasi-mutasi/rekrutmen, rangkap, jabatan).
Pemimpin juga harus menolak gratifikasi, memberi contoh/keteladanan, menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari, serta menciptakan kebijakan yang mendukung iklim antikorupsi.
“Pemimpin wajib menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh, ikhlas, penuh integritas, profesional, dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kantor,” kata Alex.
Menteri PUPR Basuki Hadjimuljono menyampaikan apresiasinya kepada KPK atas Program Paku Integritas, mengingat dalam penyelenggaraan infrastruktur yang rawan korupsi sekitar 70% berada di area pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
“Kementerian PUPR menjadi lokomotif pertama bersama para dirjen menajamkan integritas jajaran PUPR hingga satuan kerja ke bawah,” ujar Basuki. (dam)