INDOPOS.CO.ID – Komisi IV DPR RI mendorong perluasan areal Taman Safari Bogor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, yang saat ini seluas 277 hektare menjadi puluhan ribu hektare. Hal itu bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk riset.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai luasan Taman Safari Bogor saat ini masih terlalu kecil. Ia berharap Taman Safari Bogor ke depannya bisa dikembangkan seperti Taman Safari di Afrika, di mana hewan hidup di habitatnya secara langsung.
“Jadi misalnya gini, nanti kita lihat harimau, tapi harimau yang enggak dikasih makan daging, tapi harimau yang masih berburu di alam liar. Kita lihat berbagai satwa ini enggak dikasih makan, tetapi makannya sudah dari alam liar ini,” kata Dedi di Bogor, Senin (29/5/2023).
Dedi menyebutkan, kebutuhan perluasan areal Taman Safari Bogor bisa dibuat dengan rencana yang memadai. Misalnya, Taman Safari Bogor bisa diperluas menjadi 15 ribu hingga 20 ribu hektare, bahkan terintegrasi dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).
Sehingga, lanjut Dedi, Taman Safari Bogor bisa bekerja sama dengan KLHK untuk riset dan pengembangan. Namun, tetap mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat konservatif.
“Area penduduknya dilindungi, sehingga kita bisa melihat sebuah pemandangan alam yang luas, dan tetap menjadi tempat berlindungnya air dan memberikan efek yang baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Direktur Taman Safari Jansen Manansang menjelaskan, pihaknya mendapat usulan untuk mengintegrasikan Taman Safari Bogor dengan TNGGP. Salah satunya dengan membuat cable car atau kereta gantung.
“Nah, ini memang Ibu Menteri KLHK dari sekarang coba integrasi ke sana. Ini kan Taman Safari ini berbatasan dengan Gunung Gede Pangrango, kenapa nggak manfaatkan sana?” tuturnya.
Di samping itu, menurut dia, perluasan area Taman Safari Bogor bisa membantu pemerintah menjaga hewan yang dilindungi melalui lembaga swasta yang sukses dan terpercaya.
“Jadi memang majukan, kembangkan ini, integrasi dengan TNGGP seperti yang di Afrika gitu, lebih gede lagi. Karena kalau pemerintah aja nggak mampu, harus sama swasta yang sudah sukses dan dipercaya,” ujarnya. (srv)
