INDOPOS.CO.ID – Direktur Hukum dan Bisnis Indonesia, Petrus Loyani mengatakan menjelang pemilihan umum 2024 Presiden Joko Widodo diduga telah menjadi target politik dari sejumlah tokoh besar.
“Sasaran utama gempuran politik yang dilakukan para oposan pemerintah saat ini adalah Jokowi, Presiden RI yang sedang berkuasa hingga Oktober 2024,” katanya kepada INDOPOS.CO.ID pada Selasa (20/6/2023).
Menurut Petrus, berdasarkan penelitian dan kajian, tren politik yang sedang viral saat ini telah menjadi sorotan nasional. Ada kelompok yang berideologi atau beraliran politik Islam yang dipimpin oleh Amin Rais dan lainnya. Kelompok tersebut selama ini dan sampai sekarang mengusung satu isu utama, Mereka melihat rezim Jokowi yang nasionalis sebagai musuh utama. Amin Rais secara terang-terangan mengajak umat Islam untuk melakukan jihad, tanpa rasa takut terhadap penjara atau kematian. Kelompok ini dianggap sebagai sumber konflik dan ketidakharmonisan di dalam bangsa.
“Saya ambil beberapa video secara acak sekedar untuk rujukan menyajikan gambaran tren politik Indonesia saat ini sebagaimana pernah saya prediksi dibulan Juni dan seterusnya mulai panas dan akan memuncak menjadi overheated diawal 2024,” ucapnya.
Selain itu, Petrus menyajikan argumen-argumen dari ahli hukum tata negara, Danny Indrayana, yang mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi diduga terlibat dalam serangkaian tindakan yang melanggar hukum tata negara.
“Tindakan-tindakan tersebut antara lain, menghalangi proses hukum (obstruction of justice), pembiaran atau bahkan dukungan dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam upaya “membegal/mencopet” partai Demokrat dengan tujuan untuk menghalangi Anies Baswedan, pembuatan Undang-Undang yang tidak sesuai dengan konstitusi seperti Undang-Undang Ciptaker (Omnibus Law), memberikan gratifikasi pada kekuasaan yudikatif dan memperpanjang usia pensiun serta masa jabatan hakim, mengatur secara manipulatif perpanjangan masa jabatan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Mahkamah Konstitusi menjadi 5 tahun,” paparnya.
Lanjut Petrus, Polri sebagai APH dan TNI sebagai penjaga kedaulatan Negara sudah semestinya benar benar memberi perhatian dan mencermati gerakan provokasi front ini karena mereka perongrong dasar negara Pancasila.
“Jadi jangan hanya untuk kepentingan kekuasaan mereka kita mau diadu domba, dipecah bela dan dimanipulasi dan ditumbalkan demi kepentingan mereka. Sebagai masyarakat yang cerdas mari kita tetap menjaga persatuan dan kedamaian Indonesia yang majemuk serta melakukan kerjasama yang konstruktif dan positif di semua bidang untuk memajukan Indonesia. Petrus Loyani, Dir AHBI, 19 Juni 2023,” pungkasnya. (fer)
