INDOPOS.CO.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta agar penghilangan status sekolah favorit yang dilakukan pemerintah saat ini juga harus dibarengi dengan rotasi guru berprestasi.
Menurut Abdul Fikri, hal itu demi meminimalisir terjadinya carut marut PPDB tahun 2023 yang terjadi beberapa waktu lalu. Khususnya terkait manipulasi data agar siswa dapat masuk dalam sekolah favorit yang berada dalam satu zonasi.
“Pemerintah kan prinsipnya ingin ada pemerataan pendidikan dan menghindari adanya rayahan atau rebutan dalam PPDB. Tapi kalau di lapangan laporannya yang dibantu sekolah-sekolah itu saja, guru yang berkualitas juga ditaruh di sekolah itu saja, kalau seperti ini, enggak ada rolling guru, kemudian bantuan juga tidak menyebar merata dan sebagainya, akan selalu menuai begini,” kata Abdul Fikri dalam dialektika demokrasi “Polemik PPDB Zonasi, Bagaimana Solusinya? di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (20/7/2023).
Ia menjelaskan, kalau memang status sekolah favorit itu masih menjadi rebutan, maka dirinya juga menyarankan agar kuota jalur prestasi juga diperbanyak.
“Mestinya ada evaluasi. Bahkan setiap tahun, ini kasihan orang tua, makanya kembali usulannya, kenapa ga pakai porsi jalur prestasi yang lebih besar prosentasenya. Tidak jalur zonasi yang besar, akhirnya ga adil,” tukasnya.
Atas dasar itu, dalam mencermati masih terjadi masalah, suap, dan pemalsuan data dalam sistem penerimaan siswa baru maka seluruh stackkholder sekolah terus melakukan pengawasan dan pengawalan secara transparan dan ketat, agar sekolah dan masyarakat tidak menyalahgunakan sistem tersebut.
Sehingga, tegasnya, harus ada evaluasi total dari PPDB Zonasi yang diterapkan sejak tahun 2017 ini.
“Semua kalangan khususnya pemerintah harus mengawal pelaksanaan PPDB Zonasi pendaftaran siswa baru ini, agar tidak terjadi kecurangan, pemalsuan data, suap dan sebagainya. Sebab, salah sedikit saja dampaknya luar biasa pada 65 persen masyarakat Indonesia yang mau sekolah,” tegas Abdul Fikri.
“Dan agar tidak terulang permasalahan yang sama di tahun depan, pemerintah harus fokus dibanding sebelum menyelesaikan masalah kesehatan dan ekonomi. Karena sistem pendidikan tidak bisa cuma coba coba,” pungkasnya menambahkan. (dil)