INDOPOS.CO.ID – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip transparan dan akuntable dalam setiap penggunaan anggaran di lembaga yang dia pimpin. Untuk itu, Menpora menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut memastikan penggunaan anggaran tidak melanggar hukum.
Dito mengatakan political will yang kuat dari dirinya sebagai pimpinan tertinggi di Kemenpora ingin bekerja dan memberikan kontribusi terbaiknya kepada bangsa dan negara dengan penuh tanggung jawab.
Harapannya, bisa menjadi role model bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat melaksanakan tugas negara penuh dedikasi dan loyalitas.
“Setelah rapat koordinasi bersama dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pak Pahala Nainggolan maka saya kembali tegaskan ini menjadi komitmen dari awal saya saat dilantik menjadi Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) di mana saya ingin menjalankan tugas ini penuh tanggung jawab dengan akuntabilitas tinggi dan transparan,” tegas Menpora di Media Center Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2023).
Pada kesempatan itu, Menpora didampingi Sesmenpora Gunawan Suswantoro dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Surono.
Dito menjelaskan pihaknya konsisten membuat sistem yang kuat untuk mencegah korupsi terjadi di instansinya. Menteri termuda Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin menyebut KPK bukan penegak hukum pertama yang diundang untuk menutup celah kotor praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Kemenpora.
Menurutnya, Kemenpora sejatinya sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membuat sistem antikorupsi.
“Dari awal saya duduk di kementerian ini, semua proses persiapan SEA Games, Para Games, semua itu ada pendampingan juga dari BPKP dan juga Kejaksaan melalui Jamintel,” tegasnya.
Bahkan tidak cukup dengan itu saja, dengan Mabes Polri juga dilakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Satgas Pencegahan Korupsi-nya.
“Itu semua sebagai bagian komitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan berbagai anggaran negara yang ada di Kemenpora agar semua sesuai dengan hukum dan perundang-undangan,” jelasnya.
Dari ikhtiar dan niat baik ini, Dito berharap pengelolaan dana di instansinya ke depan menjadi lebih baik.
Menurut dia, pencegahan korupsi di Kemenpora bukan hal yang mustahil. Sebab, kata Dito, banyak pegawai muda yang seharusnya bebas dari pemikiran koruptif dalam bekerja sehingga mereka bekerja bisa tenang dan konsentrasi penuh memberikan kontribusi terbaik untuk negara.
“Saya masih muda dan saya melihat di Kemenpora banyak karyawan masih muda. Mereka memiliki keluarga yang memerlukan jaminan masa depan yang baik dengan kepala keluarganya bekerja juga dengan baik dan amanah. Dan saya ingin semuanya bisa pulang dengan tenang harus nyaman dan keluarga tidak perlu cemas,” ucap Dito.
Aplikasi Disempurnakan
Selain penegasan komitmen di atas, ada masukan berharga dari KPK tentang Aplikasi Wasping yang saat ini sudah digunakan dan secepatnya dapat disempurnakan.
Aplikasi yang dirancang untuk mengurangi interaksi langsung dengan pihak-pihak penerima bantuan, diharapkan menjadi alat yang membantu secara objektif setiap penilaian proposal dan laporan penggunaannya.
“Sebenarnya kita sudah membuat suatu aplikasi secara elektronik digital, sementara ini namanya Wasping..Nanti akan dicarikan nama lagi yang lebih keren, dimana semua proposal dari cabang olahraga untuk pengajuan Pelatnas maupun pengajuan persiapan keberangkatan atlet ke multi event internasional secara online tanpa interaksi personal,” jelasnya.
Sementara dari Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengucapkan terima kasih atas respon positif dari Menpora Dito dan jajaran atas berbagai usaha pencegahan korupsi bahkan sudah memulai dengan membuat aplikasi yang tinggal disempurnakan saja.
“Untuk aplikasi yang ada tinggal disempurnakan agar publik dapat mengetahui dan turut memantau,” kata Pahala. (srv)