INDOPOS.CO.ID – Pegiat media sosial yang juga mantan sekretaris BUMN Said Didu menyindir sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memberikan ultimatum kepada kepala desa untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam kampanye calon presiden.
Pasalnya, ultimatum itu keluar setelah adanya kehadiran Anies Baswesdan dalam acara rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Jambi, Rabu (26/7/2023).
Menurutnya, kenapa pernyataan ultmatum itu tidak keluar di saat ada acara Paguyuban Kepala Desa di Jawa Timur yang dihadiri oleh Ganjar Pranowo pada hari Minggu (16/7/2023).
“Sebelumnya acara di Jatim yg dibuat dan dihadiri oleh Pak @ganjarpranowo, @bawaslu_RI diam – stlh acara Sumatera yg dijadiri Pak @aniesbaswedan skrg bicara,” cetus Said Didu, dalam cuitan twitter di akun pribadinya @msaid_didu sepeeti yang dikutip indopos.co.id, Sabtu (29/7/2023).
Atas pernyataan dari anggota Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Totok Hariyono, maka Said Didu pun mempertanyakan nama Bawaslu apa sudah berubah menjadi Badan Pengawas Anies (Bawasnies).
“Bapak ini Bawaslu atau Bawasnies?” sambungnya.
Sebelumnya, Totok Hariyono meminta kepala desa netral dalam pemilu 2024. “Kepala Desa dilarang ikut sebagai pelaksana kampanye, harus netral sebagai kepala Desa,” kata Totok dalam keterangan tertulisnya yang diterima awak media, Jumat, (28/7/2023).
Totok pun mengingatkan Kepala Desa agar tidak memberikan keputusan yang merugikan atau menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye nanti. “Kepala desa juga dilarang memberikan keputusan yang berpihak, yang merugikan atau menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye,” kata Totok.
Sementara dalam acara Rakernas Apdesi di Jambi, dalam pidatonya Anies menyebut desa-desa di Jambi bisa menjadikan Indonesia lumbung pangan bila dimajukan dan dikembangkan.
Namun, klaimnya, belakangan ini penduduk desa terus berkurang. Begitu pula persawahan yang terus menyusut.
“Dengan melihat situasi seperti ini kita tidak bisa mendiamkan desa berjuang sendirian. Negara harus melakukan intervensi menyelamatkan agar desa tumbuh, berkembang, bertahan, dan bisa menjadi penopang,” kata eks Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Dalam acara itu beberapa kali menggema teriakan “Anies Presiden” serta dukungan dari sejumlah kades meski berulang kali panitia acara menyebut tidak boleh ada sikap kampanye. (dil)