INDOPOS.CO.ID – Bakal Calon Presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Rasyid Baswedan menegaskan bahwa kualitas dan kesejahteran guru di Indonesia harus dinomorsatukan agar pendidikan di Indonesia dapat berjalan maju.
Menurut Anies, pendapatan guru saat ini belum sepadan dengan beban yang dipikulnya. Guru harus mendapatkan status yang jelas soal pekerjaan dan gaji yang diterima, agar mereka bisa hidup tenang sehingga bisa mendedikasikan dirinya dengan sungguh-sungguh untuk memajukan pendidikan di Tanah Air.
“Mereka (guru) harus memiliki status yang jelas, kesejahteraan. Sebaliknya mereka akan memberikan yang terbaik untuk siswa dan masyarakat,” kata Anies dalam diskusi bertajuk ‘Move on? Legacy dan Keberlanjutan Dalam Dunia Pendidikan’ Belajaraya 2023, di Jakarta, Sabtu (29/7/2023).
Ia bercerita, saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta dirinya membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi guru.
“Kenapa? Kan kehadiran mereka sudah memberikan kontribusi, kontribusi mereka bukan dalam bentuk bayar pajak, tapi dalam bentuk mendidik, menginspirasi, dan mencarahkan,” kata Anies.
Untuk itu, ia mengajak semua pihak baik itu pemerintah maupun unsur-unsur masyarakat untuk menghormati guru tidak hanya sebagai tenaga pendidik tapi juga kehidupan sehari-harinya.
“Posisi pendidik ini kita dorong lebih jauh lagi, menghormati guru bukan hanya dari aspek pekerjaan tapi keseharian,” tuturnya.
Sementara itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini turut menyinggung polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dalam tanggapannya, ia mengatakan bahwa masalah tersebut harus diatasi dari akar penyebabnya untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“PPDB? Saya tidak mau terlibat langsung tapi menurut saya perlu dicari tahu akar permasalahannya, seperti jumlah bangku yang tersedia dengan jumlah siswa yang tidak sama ini harus diselesaikan,” kata Anies.
Anies menekankan pentingnya mengevaluasi kapasitas bangku di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Menurutnya, ketidakseimbangan antara kapasitas bangku dan jumlah peserta didik yang berpotensi menjadi penyebab utama isu PPDB.
“Kita harus memastikan jumlah bangku yang ada, jumlah bangku SD, SMP, dan SMA kelas satu harus sama, kalo jumlahnya sama persoalan seperti ini akan selesai. Selama akar itu belum selesai kita akan selalu ketemu masalah yang sama,” ujarnya.
Pada pandangan kedepannya, Anies berpendapat bahwa pendidikan dasar dan menengah perlu melakukan terobosan, termasuk peningkatan jumlah bangku untuk memastikan angka partisipasi yang memadai.
“Pendidikan dasar dan menengah ke depannya harus dilakukan terobosan, kita perlu SMA atau SMK inpres supaya jumlah bangku itu sama maka angka partisipasi meningkat,” jelasnya.
“Jumlahnya jangan seperti piramid makin tinggi pendidikannya makin dikit kursinya,” tambahnya. (dil)