INDOPOS.CO.ID – Partai Demokrat dengan PDIP dikabarkan bakal merajut koalisi. Namun itu sulit terwujud. Banyak faktor penyebab dua parpol itu tak mudah bersatu. Salah satu paling mencolok ialah slogan menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Menurut pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, wacana koalisi tersebut bakal merugikan Demokrat karena bakal nempel stigma negatif dari masyarakat. Apalagi nobatene sebagai parpol oposisi pemerintah.
“Jadi, kalau Partai Demokrat bergabung dengan PDIP itu maknanya sangat merugikan Partai Demokrat, sebab Partai Demokrat akan dicap publik sebagai partai pragmatis dan tidak layak lagi mengusung tema perubahan,” kata Ubedilah melalui gawai, Jakarta, Sabtu (9/9/2023).
Bahkan bisa melunturkan kepercayaan publik, yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah dan menyongsong perubahan untuk Indonesia. “Ini tentu akan terjadi erosi elektoral yang dahsyat merugikan Partai Demokrat,” nilai Ubedilah.
Partai Demokrat telah menjadi partai oposisi selama 10 tahun terakhir dan dinilai publik sebagai salah satu simbol perubahan. Sementara PDIP ialah partai berkuasa atau status quo dinilai publik sebagai partai paling bertanggungjawab dalam semua persoalan sosial ekonomi dan politik selama 10 tahun terakhir.
“Saya cermati kemungkinannya sangat kecil Partai Demokrat berkoalisi dengan PDIP, bahkan kalkulasi politiknya itu tidak mungkin terjadi,” ujarnya.
Partai Demokrat memang tengah mencari tempat berlabuh menghadapi Pilpres 2024. Partai yang dikomandoi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu telah mencabut dukungan terhadap bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan.
Sebab, Anies telah disandingkang dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Mereka bahkan telah menjadi pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024. (dan)