INDOPOS.CO.ID – Para tenaga honorer yang berjumlah jutaan orang banyaknya memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nasional. Meskipun secara statusnya, belum diakui dan diapresiasi secara ideal oleh negara.
Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin di Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2023).
Ia mengapresiasi keputusan pemerintah yang membatalkan kebijakan penghapusan tenaga honorer pada November tahun ini. Sebab, menurutnya, tenaga honorer merupakan SDM profesional yang signifikan memberikan kontribusi tenaga dan pikiran dalam pembangunan nasional.
“Pemerintah semestinya memberikan insentif ekonomi yang cukup kepada para honorer,” ungkapnya.
“Saya kira persoalan honorer lebih disebabkan oleh rendahnya perhatian dan insentif sosial ekonomi negara. Di samping manajemen rekruitment yang kurang baik,” imbuhnya.
Kesejahteraan honorer, masih ujar Sultan, adalah hal yang belum dinikmati oleh hampir semua honorer. Sementara mereka harus dibebankan dengan setumpuk pekerjaan yang cukup menyita waktu dan tenaga.
“Jumlah tenaga honorer ini jumlahnya jutaan orang. Seharusnya Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran khusus kepada para honorer,” katanya.
Diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Abdullah Azwar Anas memastikan tenaga honorer batal dihapus 28 November 2023. Keputusan tersebut diambil mencegah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. (nas)