INDOPOS.CO.ID – Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa periode Agustus 2023, terdapat 168 WNI yang berisiko dijatuhi hukuman mati di luar negeri.
“Data dari Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa sebagian besar kasusnya, yakni 157, terjadi di Malaysia. Sementara itu, kasus lainnya terdistribusi di beberapa negara, yaitu Uni Emirat Arab (4 kasus), Arab Saudi (3 kasus), Laos (3 kasus), dan Vietnam (1 kasus),” katanya dalam keterangan pers Jumat (29/9/2023).
Menurutnya, mayoritas dari WNI yang terancam hukuman mati terlibat dalam kasus narkoba (110 kasus), sementara sisanya terkait dengan kasus pembunuhan (58 kasus).
“Selama periode 2011-2022, Kemlu mencatat bahwa 519 WNI berhasil dibebaskan dari ancaman hukuman mati,” ujarnya.
Judha menyoroti fakta bahwa jumlah WNI yang dibebaskan lebih sedikit daripada jumlah kasus baru yang muncul.
“Sebagai contoh, pada tahun 2022, 22 WNI berhasil dibebaskan, tetapi terdapat tambahan 25 kasus baru yang menghadapi ancaman hukuman mati,” ungkapnya.
Hal ini mengingatkan kata dia penanganan kasus-kasus semacam ini tidak hanya bergantung pada upaya pembebasan, tetapi juga memerlukan langkah-langkah pencegahan yang lebih kuat.
Pemerintah, melalui perwakilan Indonesia di luar negeri, menyediakan akses kekonsuleran, pengangkatan pengacara dan penerjemah, serta upaya hukum lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku di negara setempat, untuk membantu WNI yang berada dalam situasi ini.
“Penting untuk diingat bahwa peran negara bukanlah untuk secara otomatis membebaskan mereka. Peran negara adalah untuk memberikan pendampingan hukum sehingga setiap WNI memperoleh hak-hak hukumnya yang adil di pengadilan setempat,” pungkasnya. (fer)