INDOPOS.CO.ID – Juru Bicara Anies Baswedan Angga Putra Fidrian menyatakan setuju dengan sikap Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal agar tak memilih partai pendukung UU Cipta Kerja.
“Saya setuju dengan Ketua Umum Partai Buruh, bahwa jangan pilih partai pendukung UU Ciptaker. Tapi lebih dari itu, pilihlah presiden yang konsisten bersama buruh,” ujarnya, Senin (2/10/2023).
Dalam berbagai kesempatan, Said Iqbal menyerukan agar masyarakat khususnya para pekerja untuk tidak memilih partai pendukung UU Ciptaker.
Bahkan, ia juga tegas menolak untuk berkoalisi dengan parpol pendukung UU ini. Partai Buruh pun menyerukan agar tak memilih capres pendukung UU Ciptaker.
Menurut Angga, Anies selaku bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Perbaikan merupakan satu-satunya kepala daerah yang mau memperjuangkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Anies adalah satu-satunya kepala daerah yangmau memperjuangkan kenaikan UMP buruh di luar skema nasioanal,” katanya.
Bahkan, lanjut Angga, tak ada kepala daerah pun yang berani menolak UU Ciptaker kala itu.
“Tidak ada kepala daerah yang berani kala itu. Namun, Anies mampu melakukan terobosan, dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan pro buruh di Jakarta,” ungkapnya.
Dirinya pun mendukung langkah burih untuk mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) agar berpegang pada prinsip keadilan dan kesetaraan kepentingan rakyat dalam memutus UU Ciptaker atau Omnibus Law yang kini banyak digugat elemen masyarakat.
“Saya berharap MK mengabulkan gugatan pencabutan UU Ciptaker. Paling tidak kita bisa mulai kembali diskusinya. Lebih baik diskusi di depan secara keras dan demokratis daripada kebijakannya dipaksakan,” ujar Angga.
Menurut dia, UU Ciptakerja itu memang mengandung pro-kontra sejak awal. “Secara substansi mungkin ada yang bagus dan ada yang tidak, tapi sejak awal, bagian buruh dan lingkungan hidup adalah bagian yang paling banyak kritiknya,” terang Angga.
Ia pun meminta pemerintah dan MK tidak anti terhadap kritik. “Kenapa harus tutup kuping dengan kritik? Apakah karena tidak yakin bahwa substansinya memberikan manfaat pada masyarakat? Proses yang terburu-terburu juga membuat tertutupnya proses publik dalam penyusunan UU. Mari kita perbaiki proses kebijakan lebih partisipatif dan mendengar masukan dari masyarakat,” ujar dia. (dil)